: Penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Pulau Sulawesi tahun 2018 lalu, telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan data dilaporkan, perkembangan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di masing-masing kabupaten/kota terdampak sudah di atas 50 persen, bahkan ada yang hampir tuntas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengecek perkembangan rekonstruksi pascagempa dan likuefaksi di Kota Palu, Jumat (18/3/2022) mengungkapkan, progres pelaksanaan rekonstruksi pascabencana untuk Kota Palu sudah 57 persen, Kabupaten Donggala 52,22 persen, Kabupaten Parigi Moutong 80,82 persen, serta Kabupaten Sigi 90,27 persen. .
“Perkembangannya cukup baik, kira-kira progresnya sudah di atas 50 persen. Memang masih ada tersisa beberapa, sekitar 1.600an rumah sedang dan akan dibangun, sedangkan yang sudah jadi itu ada 2.005 unit huntap sumbangan dari LSM Yayasan Budha Tzu Chi,” tutur Menko PMK.
Dia menjelaskan, dari sedikitnya 2 ribuan huntap yang sudah terbangun di wilayah relokasi Tondo 1, Kota Palu, yang merupakan sumbangan dari Yayasan Budha Tzu Chi, sebagian sudah dihuni warga pengungsi. Padahal, huntap itu belum secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.
“Karena itu, tadi saya ketemu dengan perwakilan Budha Tzu Chi, yang ada di Palu dan Wali Kota agar segera diserahterimakan. Tadi secara simbolis sudah diserahkan dari Budha Tzu Chi kepada Wali Kota dan mudah-mudahan minggu depan bisa diserahkan secara resmi,” tutur Menko PMK.
Serah terima kepada pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemkot Palu, jelasnya, sangat penting agar bangunan huntap tidak menjadi liar, karena telah dihuni secara tidak resmi. Malah, dikhawatirkan tidak tertata dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana pembangunan awal.
Sedangkan, ujar Menko PMK, apabila sudah diserahterimakan, maka pemerintah daerah akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan bangunan dan kawasan wilayah relokasi huntap. Faktanya, dia menemukan beberapa huntap sudah diubah oleh warga pengungsi yang telah menghuni.
“Saya kira ini tidak betul. Untuk perubahan-perubahan harus diatur betul, sehingga tidak menjadi wilayah kumuh. Desain PUPR sudah sangat bagus sekali, jalannya sudah sangat bagus, sanitasinya, sistem pengairannya sudah bagus. Nanti menjadi terganggu atau menjadi tidak baik kalau tidak segera dikelola oleh Pemkot,” ungkap Menko PMK.
Status Lahan
Sementara itu, di wilayah relokasi Tondo II, Menko PMK menyatakan, masih ada masalah terkait status lahan. Ada warga yang mengklaim status kepemilikan lahan di sana, dan juga terdapat perusahaan yang merasa lahan itu masih merupakan bagian dari hak guna .
“Jadi, bagi mereka yang masih punya status itu nanti akan selesaikan di Jakarta dengan Pak Menteri ATR. Mudah-mudahan mulai bulan Mei nanti kita sudah bisa membangun lagi,” ujar Menko PMK.
Diketahui, kawasan huntap Tondo II adalah kawasan hunian yang akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Menurut rencana, pada kawasan seluas 65,3 hektare itu akan dibangun 1.102 unit hunian, dilengkapi dengan infrastruktur pemukiman dan pendukung lainnya.***