: Pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting, pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen. Saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, Kamis, (24/3/2022), Presiden Joko Widodo mengatakan, target itu harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air, juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Presiden.
Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu, meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” imbuh Presiden.
Selain itu, Presiden menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, serta ketersediaan air. Intervensi itu, lanjutnya, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh aparat, agar target 14 persen di tahun 2024 tercapai.
“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat. Saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjutnya.
Di bagian lain, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menjelaskan, pada kegiatan ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Baca Juga: Jamkrindo - Bank NTT Tandatangani Kerja Sama Penjaminan Konstruksi Dan Pengadaan Barang/Jasa
Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi, untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT. “Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami, semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting, untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” tutur Hasto.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS, yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan Indonesia.***