: Penanganan kasus kekerasan seksua dengan terdakwa JE pemilik Lembaga Pendidikan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur menjadi perhatian serius Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sejak kasus itu terungkap pada 2021.
Terkait kasus kekerasan seksual itu, KemenPPPA langsung melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Timur, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk perlindungan puluhan siswa yang menjadi korban.
“Sejak kasus kekerasan seksual ini terinformasikan ke ruang publik pada 2021, KemenPPPA langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu. LPSK juga langsung turun memberikan perlindungan terhadap korban,” ujar Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, Minggu (10/7/2022).
Dia mengatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, turut memberi perhatian dan menerima perkembangan terhadap penanganan kasus tersebut. Dia secara khusus minta agar dilakukan penegakan hukum sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan apabila terbukti pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya.
Kasus tersebut saat ini, tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang, yang dilakukan secara tertutup mengingat perkara kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Rencananya, pada 20 Juli 2022, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Batu. Lalu, sidang selanjutnya agenda penyampaian pembelaan (pledoi) atas tuntutan pidana JPU, oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa JE.
“Sebanyak lima belas (15) saksi korban telah diminta keterangannya, sejak pemeriksaan di Polres Batu dan di dalam persidangan. Meski yang diminta keterangan hanya 15 saksi korban, namun diduga korban lebih dari 15 orang,” tutur Nahar.
Dia sangat menyayangkan tersangka JE tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan sampai saat ini. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang.
Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, seharusnya sejak awal tersangka dapat ditahan, karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara, sesuai pasal 21 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Nahar menegaskan, KemenPPPA mendorong proses hukum berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Khususnya, Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal lima (5) tahun penjara dan maksimum lima belas (15) tahun penjara, dan dapat ditambah satu per tiga (1/3) karena tersangka adalah guru/pengasuh sekolah.
Kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual. Namun, JE juga diduga melakukan kekerasan fisik, kekerasan non fisik, serta eksploitasi ekonomi terhadap para korban.
Terkait dugaan kekerasan fisik, baru-baru ini ada pengaduan dari seorang anak laki-laki yang pernah menjadi Siswa di Lembaga Pendidikan milik JE. Dengan pengaduan terkait adanya tindak kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014 yang dilakukan oleh terduga pelaku JE terhadap dirinya.
Lebih lanjut, Nahar mengatakan, sejak diterima laporan kasus kekerasan seksual itu, KemenPPPA telah melakukan penjangkauan dan pendampingan melalui Tim Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) ke Kota Batu bersama Tim Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur.
Selain memberikan bantuan spesifik kepada para siswa SMA, dalam kunjungan itu, Tim KemenPPPA melaksanakan case conference bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3PPKB) Kota Batu, serta HIMPSI Jawa Timur.
Yang membahas upaya-upaya terhadap pendampingan dan penanganan korban. Sesuai hasil assesmen secara psikis. Saat ini korban dalam Perlindungan LPSK.***