SUARALARYA.ID: Penurunan Stunting, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya percepatan secara nasional.
“Penanganan Penurunaan Stunting harus paripurna, terpadu, dan kolaborasi. Polri dalam hal ini komitmen secara optimal mendukung program percepatan," tutur Kepala Pusdokkes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana, yang membacakan sambutan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu disampaikan, dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Puri Ardhya Garini di Kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (8/8/2022).
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo mengatakan, kolaborasi dengan TNI dan Polri merupakan langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Drink Hasto menyatakan, BKKBN akan terus menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk dengan swasta.
Terkait kolaborasi dengan TNI dan Polri, dia menyebutkan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman telah dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting.
Dijelaslannya, saat ini angka stunting berada pada prevalensi 24,4 persen. “Saat ini ada 4,8 juta ibu hamil dan melahirkan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka aka nada 1,2 juta bayi yang lahir stunting," kata dr Hasto.
Karena itu, imbuhnya, harus berupaya keras dan melakukan kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting.
Dr Hasto juga menyatakan apresiasi kepada Presiden kelima RI Megawati Sukarno Putri yang hadir saat itu. Apresiasi disampaikannya kepada Megawati atas kontribusi dan dedikasinya dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Megawati telah menulis buku resep masakan bergizi yang didedikasikan untuk keluarga-keluarga di Indonesia dalam mengatasi stunting.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKKBN dan Dharma Pertiwi tentang peningkatan peran TNI dalam mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Baca Juga: Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Wujudkan Hubungan Kemitraan Serikat Karyawan dan Perusahaan
Nota Kesepahaman itu mengatur kegiatan BKKBN dengan TNI dalam upaya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program percepatan penurunan stunting; Gerakan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting; Penyelenggaraan dan Pembinaan Posyandu di lingkungan Dharma Pertiwi; Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Pemanfaatan data dan informasi percepatan penurunan stunting; serta Pemberdayaan anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya guna membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Pelaksana dan pengelola dalam percepatan penurunan stunting.
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa.***