: Pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem hendaknya melibatkan perguruan tinggi (PT). PT agar turut terlibat dalam program penanganan.
Guna pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem, PT agar ikut berperan aktif dalam program penanganan, melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.
Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat melanjutkan penyisirannya terkait pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Penyisiran ini dilakukan melalui Road Show Dialog secara daring, untuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dari Jakarta Kamis (16/2/2023).
Seperti diketahui, Provinsi Kalsel merupakan provinsi ke-8 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Kalimantan Barat.
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini diikuti 11 Kabupaten yakni Bupati Barito Kuala Mujiyat, Pj Bupati Hulu Sungai Utara R Suria Fadliansyah, Bupati Tanah Laut H M Sukamta, Bupati Balangan Abdul Hadi, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Bupati Hulu Sungai H Aulia Oktafiandi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, Sekda Hulu Sungai Selatan H Muhammad Noor, Sekda Tapin Sufiansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tanah Bumbu H Riduan, serta terdapat 2 Kota yaitu Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalsel mencapai angka 24,6 persen. Angka stunting itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun, dari kabupaten/kota yang mengikuti roadshow ini masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, serta Barito Kuala.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan, kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan, mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG.
Maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.
“Kami mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa, khususnya yang ada di wilayah pegunungan dan hutan. Sehingga, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi,” jelasnya.
Permasalahan lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu, maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Merespon hal itu, Menko PMK minta perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif. Dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting, serta kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.
“Perlu dilibatkan dunia pendidikan melalui perguruan tinggi di wilayah masing-masing. Di mana mahasiswanya berperan aktif dalam mengimplementasikan program kegiatan, yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkap Menko PMK.
Di sisi lain, terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalsel, pemerintah daerah membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tiap desa. Tujuannya, untuk memperbarui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan percepatan penyerahan bantuan sosial.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga perlu gencar dilakukan. Sehingga, menambah pendapatan, dari segi kesehatan pemerintah menjalankan program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat miskin ekstrem.
Untuk mengakomodir bantuan yang diberikan pemerintah pusat, Menko PMK minta perangkat daerah mendata dan segera mengusulkan warganya. Khususnya, yang ada di dalam desil 1 data P3KE, untuk diajukan kepada Kementerian Sosial.***