SORONG:Masyarakat di pesisir pedalaman Provinsi Papua Barat mengeluh karena kapal perintis Sabuk Nusantara milik pemerintah yang biasanya melayari rute di daerah itu hingga kini masih berada di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat.
“Kami sudah sering menanyakan masalah ini ke PT Pelni Sorong tapi dijawab belum karena kapal-kapal tersebut belum dinyatakan bisa berlayar oleh pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan RI),”kata Berto, warga asli Papua asal pedalaman Papua Barat kepada News di Sorong, Kamis (27/6/2019) malam.
Masyarakat Papua Barat yang tinggal di pedalaman pesisir, yang hanya mengharapkan kapal-kapal perintis untuk datang dan pergi ke pedalaman daerah ini merasa kesulitan.
Kesulitan ekonomi di daerah pedalaman karena kemahalan harga bahan pokok seperti beras,gula,bawang putih, bawang merah dan sebagainya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan segera menanggapi masalah ini. Utamanya, sesegera mungkin memberikan izin berlayar kapal-kapal perintis untuk melayani pelayaran ke daerah-daerah pesisir pedalaman di Papua Barat.
“Ini penting karena msyarakat pedalaman pesisir di Papua Barat, hanya bisa mengharapkan transportasi laut melalui kapal-kapal perintis, yang selama ini beroperasi ke daerah-daerah pedalaman Papua Barat itu,”katanya.
Petugas Urusan Kapal-Kapal Perintis, Staf Operasional PT Pelni Sorong, Annes T, membenarkan bahwa hingga Kamis (27/6/2019), daerah-daerah pedalaman pesisir di Papua Barat belum dilayari oleh kapal-kapal perintis yang dioperasikan PT Pelni.
“Memang benar hingga hari ini kami belum bisa mengoperasikan kapal-kapal perintis karena belum diizinkan berlayar oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, setiap hari masyarakat pedalaman daerah ini datang untuk menanyakan kapal-kapal perintis yang memasuki daerah mereka,”kata Annes T kepada News di Pelabuhan Sorong,Kamis (27/6/2019).
Ia menjelaskan bahwa ada tiga kapal dengan pelabuhan homebase-nya di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat.
Ketiga kapal yang masih di Manokwari tersebut adalah KM Sabuk Nusantara 98, Sabuk Nusantara 112 dan KM Sabuk Nusantara 96. Kapal-kapal ini belum diberikan izin berlayar oleh pemerintah pusat.
Masyarakat pedalaman Papua Barat setiap hari mendatangi PT Pelni Sorong untuk menanyakan hal ini. “Pada prinsipnya kami memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kapal-kapal perintis itu belum tiba di pelabuhan Sorong. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Annes T.
Pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sorong dihubungi , tak ada respon tentang masalah ini.
“Maaf, masalah kapal-kapal Perintis bukan urusan KSOP Sorong karena saat ini masalah yang terkait dengan kapal-kapal Perintis merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,”kata seorang pegawai KSOP Sorong, yang tak ingin namanya dimediakan, kepada News . ***