JAKARTA:Tim seleksi calon komisi informasi Jawa Barat telah menetapkan 10 nama calon yang akan diajukan ke DPRD untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hasil seleksi itu terlalu dipaksakan sehingga menutup peluang calon lain yang berpengalaman dan lebih kompeten.
Pengamat media Hendrata Yudha, M.Si menilai hasil seleksi calon komisi informasi yang menetapkan 10 nama untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan peluang lebih luas calon yang kompeten dan berpengalaman.
Tim seleksi terjebak pada jumlah 10 orang yang akan dimajukan ke DPRD untuk dilakukan fit and proper test. Padahal menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan anggota Komisi Informasi menentukan paling sedikit 10 orang dan paling banyak 15 orang. Jumlah nama itu yang diajukan ke Gubernur selanjutnya dikirim ke DPRD.
Jawa Barat sebagai daerah dengan penduduk hampir 50 juta tersebar di 27 kabupaten/kota, sebaiknya tidak terjebak pada angka 10. “Justru sebaiknya jumlahnya diperbanyak mengingat Jawa Barat memiliki potensi yang strategis dari aspek demografi, sosial dan budaya. Dengan jumlah yang maksimal 15 orang, niscaya DPRD akan memungkinkan memilih yang terbaik dari yang baik,” kata Hendrata.
Sebelumnya Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai Tim Seleksi bisa terjebak subyektifitas dengan hanya mengambil nama 10 orang untuk masuk tes akhir Uji Kepatutan dan Kelayakan. Hal ini justru memperkecil propabilitas untuk mendapatkan orang-orang terbaik.
Dikabarkan seleksi itu juga tidak maksimal, terlihat pada tahap akhir test yang tidak semua pewawancara mengajukan pertanyaan sehingga tak bisa digali dengan baik wawasan dan kemampuan calon.
Sebelumnya 10 calon anggota
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KIP Jabar) periode 2019-2023 dinyatakan lulus seleksi tahap akhir. Hasil ini merupakan pilihan dari 45 orang yang mengikuti test psikologi, pembuatan makalah, dinamika kelompok dan wawancara dengan tim seleksi.