BEKASI: Alokasi anggaran puluhan miliar rupiah bakal disiapkan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk penyertaan modal pada perusahaan plat merah, salah satunya digelontorkan untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Meski, perusahaan tersebut banyak penolakan dari kalangan masyarakat.
Total ada Rp100 miliar yang dikucurkan untuk PDAM Tirta Patriot mencapai Rp30 miliar dan PDAM Tirta Bhagasasi mencapai Rp70 miliar untuk tahun 2019-2020. Itu pun sesuai dengan Perda Tahun 2018. Namun, hingga kini dana tersebut masih terkendala dengan anjuran pemisahan aset kedua daerah itu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied prihatin ketika suntikan dana tersebut tidak terserap. Ia mengharapkan ada sikap Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi jika ingin memisahkan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi yang telah disepakati sejak 2016 lalu.
"Ketika belum dilakukannya pemisahan aset maka ada tanggungjawab pemerintah daerah dapat memberikan penyertaan modal," ujar Muin usai memanggil kedua BUMD, Jumat (22/11/2019).
Namun ia mengkhawatirkan, jika penyertaan modal tidak dikucurkan maka di tahun 2020 akan terjadi keterbatasan atau krisis air baik PDAM Tirta Bhagasasi maupun PDAM Tirta Patriot.
"Karena tidak lagi di subsidi penyertaan modalnya untuk kebutuhan pipa juga pelanggan baru," kata politisi PAN ini.
Karena itu, Komisi III berharap ada proses pengaggaran kedua PDAM tersebut. Paling tidak setengah atau 50 persen dari yang di perdakan. "Minimal ada tanggungjawab untuk kita lakukan pengawasan air bersih," katanya.
Muin menyampaikan saat pemanggilan kedua direktur PDAM itu bahwa mereka berdalih penyertaan modal ini untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Di sisi lain, ada keluhan pelanggan terhadap ketersediaan air bersih sangat terbatas lantaran tidak lagi penyertaan modal dari pemerintah daerah.
"Ini akan berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal. Efek dari adanya pemisahan aset akan berdampak dengan penyertaan modal," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha barharap disegerakan pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
"Owner (Bupati dan Wali Kota Bekasi) hari ini sudah membahas itu. Kita, Kabupaten Bekasi kan sudah ingin memisahkan diri jadi tunggal. Harus pisah, dihitung-hitung sudah ada perhitungan aset, Kota Bekasi harus bayar dong ke Kabupaten Bekasi," kata Aria.
Politisi Gerindra ini membenarkan jika anggaran penyertaan modal sudah dibuat Perda termasuk pansus sebelumnya. Namun kedepan, pihaknya tengah berfikir ulang terkait penyertaan modal.
"Yang jelas kedepan, persoalan masalah penyertaan modal itu kita akan pelajari dan tinjau ulang PDAM Tirta Bhagasasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi, Irham Firdaus terus mendorong adanya pemisahan aset daerah itu. "Kami tetap menolak penyertaan modal PDAM Tirta Bhagasasi sebelum adanya pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi dan evaluasi kinerja direksi," tegasnya.