JAKARTA: Pertarungan perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar yang digelar melalui Musyawarah Nasional yang akan dilaksnakan pada 3-6 Desember 2019 nanti, diprediksi bakal berlangsung senguit.
Dimana sebelumnya ada 4 nama yang santer dan siap maju untuk menjadi Ketum Partai Golar. Diantaranya Airlangga Hartarto, Bambang Seoeatyo (Bamsoet), Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo.
Namun dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Sabtu (23/11/2019) kemarin, politisi senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas). Dengan masuknya Agun dipastikan ada 5 kandidat Caketum Partai Golkar bakal maju pad Munas mendatang.
Padahal, sebelum menyatakan maju dalam bursa pencalonan Caketum Golkar, Agun yang masuk dalam panitia Munas menyatakan mundur dari kepanitian.
“Maka selanjutnya untuk Munas kali ini sekali lagi saya nyatakan mundur dari kepanitiaan dan maju sebagai Caketum Golkar. Semoga Golkar kita satu, terjaga dan terpelihara adanya untuk maju bangkit dan menang di 2024,” ucap Agun Sabtu (23/11/2019).
Agun berharap Munas Golkar tahun ini lebih baik dari Munas Bali tahun 2016 yang jauh dari konstitusional, demokratis, bersih dan rekonsiliasi.
“Menjadikan partai yang maju, adalah menjadikan partai yang dihormati dan didukung anggotanya. Partai didirikan untuk menjalankan Demokrasi. Demokrasi adalah sistem terbaik untuk menjalankan kekuasan, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu semua harus dikembalikan kepada prinsip dan falsafah Demokrasi. Untuk itu partai wajib menjalankan proses demokrasi yang benar,” tutur dia.
Agun mengutarakan sesuai Undang-Undang Parpol yang mengatur tentang demokrasi yang wajib dipatuhi melalui AD/ART Partai. Maka pemilihan Caketum Golkar harus diputuskan secara kolektif-kolegial.
“Itulah Partai Politik, yang setiap anggota memiliki hak-hak dan kewajibannya. Inilah saatnya kita bersikap, untuk menegakkan aturan main dalam Munas 3 sampai 6 Desember 2019. Sikap politik anda hari ini akan menjadi catatan sejarah Golkar,” ucap Agun.
Dirinya mengingatkan bahwa Munas Partai adalah forum kedaulatan tertinggi, salah satunya adalah pemilihan ketua umum. Dengan pemilihan yang demokratis, konsitusi sebagai hukum tertinggi telah mengatur azas luber dan jurdil. Maka Munas yang dibawahnya harus tidak bertentangan dengan konsitusi dan UU parpol yang menjadi dasarnya.
“Dengan demikian proses Munas yang demokratis harus memenuhi azas luber dan jurdil. Persyaratan dukungan 30 persen, harus dilakukan secara langsung di bilik suara munas tidak melalui surat dukungan. Mari kita tegakan demokratisasi di tubuh Golkar,” ucapnya.**