JAKARTA: Keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta kembali menjadi sorotan. Setelah kedapatan sejumlah di antara anggotanya rangkap jabatan sebagai dewan pengawas di rumah sakit umum daerah Jakarta.
Bahkan, karena hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berkelakar ingin melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap TGUPP. Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dikenal taat pada peraturan perundang-undangan.
Namun kenapa membiarkan hal itu terjadi. Ada komisaris BUMD merangkap jabatan yang lain, gajinya menggunakan dana APBD. Bahkan Pras sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 menyebut TGUPP seperti instansi sendiri di pemprov.
"Terus terang saja saya mau OTT namanya TGUPP. Ini sudah jadi pos baru di pemprov ini bahaya. Masa pak Gubernur tidak tahu sih. Aneh," kata Pras di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).
Awalnya, Pras mengatakan TGUPP selama ini telah bekerja di luar kewenangan. Menurutnya, TGUPP seharusnya hanya memberikan masukan kepada Gubernur Anies Baswedan, bukan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Ini sudah sampai ke SKPD. Akhirnya terjadi kegalauan SKPD tak berani menyerap. Saya dapat informasi, banyak kepala Dinas dan BUMD jadi takut dengan oknum TGUPP lho. Ini sudah nggak benar," ucap Pras. Karena itu dalam pembahasan Banggar DPRD, ia ingin agar kinerja TGUPP dievaluasi.
Ia meminta kepada Sekretaris Provinsi Saefullah agar memberi laporan kepadanya.
"Jadi tolong teman-teman ini mau dipakai (TGUPP) kajiannya seperti apa pak sekda? Dikasih Rp 18,9 miliar ini dipakai buat apa saja? Tolong kasih tahu ke saya," katanya.
Ia juga menyarankan agar gaji TGUPP tak menggunakan APBD. Menurutnya, lebih baik Tim Anies digaji dari dana operasional gubernur. "Kalau TGUPP mau hidup, pakai dana operasionalnya pak gubernur. Karena dulu juga pakai dana operasional, saya jelaskan di sini pak sekprov," kata dia.