JAKARTA: Manajemen Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara berjanji segera menata kawasan ini, khususnya memperbaiki akses jalan dan saluran air yang kini rusak parah, sehingga masyarakat pengguna jalan sangat tidak nyaman.
Hal itu dikatakan Direktur Pengembangan KBN Agus Hendardi kepada wartawan usai rapat Panitia Khusus (Pansus) KBN di lantai 3 gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Agus menjelaskan, jajaran direksi KBN yang baru menjabat enam bulan langsung memberi perhatian terhadap penataan akses jalan di kawasan Marunda yang rusak .
"Sudah kita lakukan lelang perbaikan jalan yang rusak di Marunda. Tiga-empat bulan kedepan kondisinya tentu sudah baik," ujar Agus Hendardi.
Ia menegaskan, banyak sekali warga pengguna jalan yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Marunda. "Kami prioritaskan perbaikan jalan ini," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan bahwa KBN dan mitra swasta-nya telah mengabaikan penataan jalan dan lingkungan.
Saluran air (drainase) tidak dirawat, sehingga pada musim hujan airnya meluap ke jalanan, dampaknya jalanan menjadi rusak parah. Ali Maulana berharap Direksi KBN yang barubmenjabat bisa melakukan evaluasi kesalah-kesalahan masa lalu.
"Bahkan pihak direksi KBN yang lama meremehkan kebijakan Pemprov DKI, tidak mengurus perizinan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Misalnya soal izin Amdal, mereka hanya memiliki izin Amdal kawasan," ucap Ali Maulana.
Ia membenarkan bahwa pihak PTSP dan Satpol PP sudah pernah menyegel salah akses yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN) di wilayah sisi timur, karena tidak berizin sesuai perundangn-undangan. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana sangat mendukung adanya Pansus KBN, agar ke depan dari asfek kewilayahan dan tata kota, Pemkot Jakarta Utara dan Pemprov DKI yang notabene memiliki 26,8 persen punya kewenangan mengatur kawasan pelabuhan internasional.
"Seharusnya kawasan pelabuhan internasional ini dikelola secara profesional, sehingga Pemprov DKI ikut berperan maksimal. Juga ada manfaat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta," tutur Wali Kota.
Pada tahun 2020, KBN hanya menyetor ke kas daerah sebesar Rp1,5 miliar. Fakta ini sangat memprihatinkan. Rapat pansus dipimpin oleh Ketua Pansus Pandapotan Sinaga, dihadiri antara Inggard Joshua, Syahrial, Panji, dan lain-lain.
Pada periode sebelumnya Pansus KBN DPRD DKI kata Inggard Joshua telah mendapat data-data yang cukup lengkap untuk pertimbangan menghasilkan rekomendasi kepada Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil keputusan. ***