: Kepolisan Daerah Nusa Tenggara Barat mendukung terbentuknya Komite Keselamatan Jurnalis Nusa Tenggara Barat (KKJ NTB) dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum Serentak 2024 yang dideklarasikan pada Sabtu (30/9/2023) di di Mataram.
“Alhamdulillah, menurut saya terbentuknya KKJ NTB ini merupakan langkah yang sangat baik untuk kita bersama-sama menjaga salah satu tiang demokrasi kita yakni tentang kebebasan pers yang bertanggungjawab,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Arman A Syarifuddin dalam keterangan resminya diterima Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, jurnalis merupakan salah satu profesi yang rentan mendapatkan intimidasi hingga tindak kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya karena seringkali berhadapan langsung dengan eskalasi ketegangan publik sampai berbagai konflik kepentingan.
Baca Juga: Mendagri Tetapkan Fahurrahman Penjabat Sekda NTB
“Kekerasan terhadap jurnalis ialah pelanggaran hukum yang serius sehingga Polda NTB semaksimal mungkin akan memberikan atensi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap profesi wartawan ini,” tambahnya.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Usulan PWI, Polri Bagikan Rompi Untuk Keselamatan Wartawan
Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia Pusat, Sasmito menyebutkan hingga kini masih banyak ditemukan di lapangan tentang pembatasan liputan dan tindakan intimidasi jurnalis.
Baca Juga: PWI Pusat Temui Pimpinan Polri Terkait Keselamatan Wartawan Meliput Demo
"Perlu dibuat rencana aksi nasional rumusan keamanan jurnalis. Bila kemerdekaan pers terjamin, maka kehidupan demokrasi juga terdongkrak. Adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk perlindungan terhadap jurnalis dengan terbentuknya KKJ NTB," ujarnya.
Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul, menyatakan selama setahun, paling tidak terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan angka ini menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat atensi dari semua pihak.
"Berawal dari itu, kita merintis membentuk sebuah kesepakatan karena sementara ini KKJ bukan dalam bentuk kelembagaan. Ke depan, kita buat Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan. Manakala ada peristiwa yang dialami teman-teman jurnalis di NTB," jelasnya.