: Menyikapi alokasi kertas surat suara sebesar 2% untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi telah menguraikan serangkaian langkah antisipatif guna menjaga integritas pemilihan dan mencegah potensi pemantauan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Muhamad Sodikin, menyebutkan bahwa waktu pemilihan DPK telah ditetapkan mulai jam 12.00 hingga 13.00 siang. Untuk menghindari penghinaan, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau PTPS akan memulai pengawasan sejak setengah 7 pagi, sebelum pembukaan TPS pukul 7.00 pagi.
Langkah antisipatif juga mencakup penanganan potensi pemilih yang ingin masuk ke DPK namun surat suara tidak tersedia.
“Pengawas TPS akan memastikan setiap pemilih yang dapat memasukkan DPK mendapatkan hak pilihnya,” jelas Sodikin, Kamis (28/12/2023).
Bawaslu Kota Bekasi juga berencana menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk pengawas TPS guna memastikan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka akan berada di TPS sejak setengah 7 pagi hingga selesai, termasuk pengantaran surat suara ke kelurahan dan kecamatan.
Untuk mengantisipasi adanya pemilih, Bawaslu Kota Bekasi mempertimbangkan transmisi ke TPS yang DPK-nya tidak terpakai.
Baca Juga: Bawaslu Kota Bekasi Imbau Pemerintah Daerah Tegakkan Aturan Terkait Caleg Ketua RT
“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dan memudahkan kelancaran proses pemilihan,” ujar Sodikin.
Sementara itu, dalam konteks kerjasama dengan partai politik, Sodikin mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan Training of Trainers (TOT) dengan 18 partai politik di kota tersebut.
“Kekhawatiran terkait dapat dikurangi melalui kerjasama yang baik dengan pihak politik dan keterlibatan Saksi-saksi di TPS,” tambahnya. ***