unescoworldheritagesites.com

Sekjen Kemnaker : Berbagai Isu Mencuat di Rakornas Program Ketenagakerjaan - News

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi

 
: Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menutup Rakornas program Ketenagakerjaan 2024, bertema 'Mempercepat Transformasi Pembangunan Ketenagakerjaan yang inklusif dan Berkelanjutan', di Yogyakarta, Rabu (31/1/2024). 
 
Sekjen Kemnaker menyatakan, berbagai isu muncul dalam Rakornas yang terbagi dalam sesi diskusi panel pertama, panel kedua, serta sesi breakout room. Di sesi pertama, di antaranya muncul isu pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari transformasi ekonomi, salah satunya dilakukan melalui pelatihan vokasi yang didesain secara adaptif, agile, mengikuti perkembangan terkini serta tidak hanya pada kuantitas namun juga kualitas. 
 
"Isu lainnya yakni program Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilakukan untuk memastikan kesetaraan antara pusat dan daerah. Karena itu, perlunya memastikan integrasi dalam perencanaan pembangunan,"  ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.
 
 
Isu di sesi kedua, antara lain pentingnya untuk memastikan bahwa transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) berjalan dengan baik. Hal ini dimulai dari redesain pelatihan hingga penyesuaian pelatihan dengan potensi daerah. Sehingga, meningkatkan angka kebekerjaan hasil pelatihan.
 
"Isu lain yang mencuat yaitu, tahun 2024, dana dekonsentrasi dalam pengujian K3 melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai K3. Karena itu, diharapkan kepada dinas meningkatkan kolaborasi dengan UPTD," tuturnya. 
 
Sedangkan, di sesi breakout room, isu tentang Project   Transformation for Labor Market Flexibily (Project Listraf)  yang akan memberikan kemudahan bagi BLK. Untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan baik dari sisi supply maupun demand sebagai dasar pelaksanaan pelatihan. 
 
 
"Proyek listraf akan dilaksanakan selama 4 tahun dan di tahun keempat sudah mendapatkan hasil penempatan,"  kata Sekjen Anwar Sanusi.
 
Rakornas digelar untuk membangun sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah sebagai salah satu langkah strategis reformasi tata kelola pemerintah. 
 
Dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional harus dilakukan secara kolektif dengan berbagai macam stakeholder, termasuk pemerintah Daerah. 
 
 
"Sinergitas ini diharapkan dapat membantu terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan daerah, serta tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan," terangnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat