: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyosialisasikan dan memberi edukasi program jaminan sosialisasi tenaga kerja (Jamsostek), bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), khususnya di sektor informal.
Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung Kemnaker, ketika mengunjungi para pengrajin batik di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/7/2023).
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, sosialisasi sekaligus edukasi program Jamsostek bertujuan, untuk meningkatkan pemahaman mengenai Jamsostek dan memberikan perlindungan khususnya bagi pekerja BPU di Kota Solo.
Baca Juga: Silaturahmi ke Prof Haryono Suyono, Yayasan Swastisvarna Berencana Gelar Peringatan HLUIN 2023
"Program Jamsostek ini sebagai sarana perlindungan yang hadir, untuk mendampingi para pekerja. Sehingga, para pekerja menjadi nyaman bekerja, terlindungi dari segala risiko. Karena, semua pekerjaan ada risiko kecelakaan kerja, cacat total, serta risiko lainnya," tuturnya.
Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN), setiap pekerja di Indonesia harus terlindungi dalam program jaminan kesehatan, yang dikelola BPJS Kesehatan dan Jamsostek yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan.
Indah Anggoro Putri menambahkan, Kemnaker akan terus mendorong setiap pekerja untuk menjadi anggota atau peserta Jamsostek. Terutama, untuk pekerja BPU dengan iuran Rp16.800 per bulan.
Baca Juga: Menaker: Kemnaker Komitmen Implementasikan Transformasi Digital Kearsipan Ketenagakerjaan
"Regulasinya Kemnaker yang buat, tetapi operasional BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Hingga saat ini, Indah Anggoro Putri mengungkapkan jumlah peserta aktif Jamsostek yang aktif membayar iuran sebanyak 36,7 juta orang dari total target kepesertaan 42 juta orang.
"Setiap tahun kita punya target kepesertaan yang selalu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ini bukan soal mudah, makanya kami ke daerah-daerah dalam upaya meraih peningkatan jumlah kepesertaan Jamsostek bagi BPU," terangnya.
Indah mengatakan perlindungan sosial bagi pekerja merupakan bentuk perhatian pemerintah, untuk terus disuarakan.
"Sebagai anggota ILO, pemerintah Indonesia juga harus terus menyuarakan pentingnya social protection bagi para pekerja di mana pun dan di level apapun," katanya.***