SOLO: Pemkot Semarang sudah ketok palu untuk menutup kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) khususnya jenjang SD dan SMP mulai Senin besok (7/2/2022) selama dua pekan.
Namun demikian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah ancaman Covid-19 varian baru Omicron, tidak harus seragam di semua daerah.
"Soal ketentuan PTM, kita serahkan ke masing-masing daerah. Sebab daerah paling paham situasinya," kata Ganjar seusai acara di Hotel Alila, Surakarta, Sabtu (5/2/2022).
Hanya saja ia meminta, hendaknya seluruh ketentuan terkait PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bisa diselaraskan dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tiap Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Sebanyak 149 Sampel di DIY Dinyatakan Probable Omicron
"Memang jangan asal-asalan juga. Pemprov Jateg nanti yang menyesuaikan kebijakan dari Kabupaten/Kota. Kalau kemudian satu Kabupaten/Kota memutuskan harus dievaluasi, maka seluruh layer pendidikan harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam," katanya.
Diungkapkan, hal tersebut juga berlaku untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov. Menurutnya, penyesuaian itu agar tidak ada benturan kebijakan di level pemerintahan. Misal seperti dilakukan Pemkot Surakarta dan Pemkot Semarang.
"Ketika Solo sama Semarang memutuskan PJJ kita ikuti. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan, maka kita minta untuk mengikuti Kabupaten/Kota yang ada," katanya.
Seperti diketahui, Pemkot Semarang telah mengeluarkan kebijakan tentang penyetopan PTM selama dua pekan. Proses belajar siswa kembali diubah menjadi PJJ (daring). Kebijakan itu berlaku mulai Senin besok (7/2/2022), atau bersamaan dengan diberlakukannya PPKM Level 2 di Kota Semarang.
Baca Juga: dr Siti Nadia: Varian Omicron Cepat Menular, Namun Bergejala Ringan dan Cepat Sembuh
Sedang Pemkot Surakarta bahkan sudah menutup sementara PTM di puluhan sekolah, lantaran ada pelajar dan guru yang terpapar Covid-19.
Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, juga berencana mengevaluasi PTM di wilayahnya, termasuk mengikuti kebijakan pemberlakuan PTM 50 persen.***