: Presiden Joko Widodo baru-baru ini meminta para praktisi teknologi asal Indonesia yang bekerja di luar negeri agar pulang untuk merambah peluang di Tanah Air.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar dialog dengan Head of Analytics, Platform and Regional Bussiness Grab Singapura Ainun Najib, Software Engineer Google UK Chairuni Aulia, dan Technology Lead of SeaMoney Singapura Rangga Garmastewira secara daring pada Selasa ( 1/3/2022).
Presiden Jokowi memuji Ainun Najib dan meminta PBNU untuk membujuknya pulang dan berkarya di Indonesia.
Ainun Najib merupakan pria kelahiran Gresik, 20 Oktober 1986, yang menjadi tokoh muda organisasi Islam NU yang juga praktisi di bidang TI.
Namun sejatinya pemerintah tidak hanya mencari cara memulangkan talenta digital dari luar negeri, tetapi juga memberdayakan talenta digital yang ada di dalam negeri.
"Talenta digital Indonesia masih banyak yang belum dapat kesempatan dan masih tersebar di seluruh Indonesia," kata Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant, Kamis (3/3/2022).
Ia menilai pemberdayaan talenta digital di dalam negeri bisa terwujud jika pemerintah memiliki Masterplan TIK yang jelas.
Menurutnya, Masterplan TIK sangat krusial apalagi tahun 2030 Indonesia menuju Bonus Demografi sehingga membutuhkan pedoman TIK yang terarah dan bukan hanya Roadmap per lima tahun.
"Yang penting adalah bagaimana membangun 74 ribu desa sehingga muncul talenta-talenta digital. Jadi kita tidak hanya mengirim SDM kerah biru, tetapi juga SDM kerah putih yang profesional," ucapnya.
Ia menegaskan, memulangkan talenta digital dari luar negeri juga bisa merugikan karena menghilangkan devisa negara. Lebih lanjut ia menyarankan agar pemerintah melakukan seleksi dan mapping talenta digital di Indonesia. Pemberdayaan talenta digital di dalam negeri akan menjawab permintaan dunia usaha kerja akan SDM berkualitas. Selain itu, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi teknologi, dan bukan hanya akan menjadi konsumen teknologi.
Akan tetapi, inisator Warkop Digital itu menekankan, pemerintah juga jangan asal menunjuk organisasi TIK dan menjadikan program masterplan TIK sebagai proyek oriented, karena bagaimana pun masterplan TIK harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan memang berpengalaman di bidang TIK.
"Dengan adanya masterplan TIK, kita akan memiliki ketahanan teknologi yang terarah. Presiden Jokowi juga akan berjasa mewariskan pondasi pembangunan TIK nasional sebelum selesai menjabat," katanya.
Kenyataannya saat ini semua kementerian masih euforia dengan pelatihan berbasis TIK secara masif, namun belum ada pemetaan yang komprehensif. Padahal pemetaan TIK yang komprehensif membuat anggaran lebih terarah dan optimal, dan bukan sekadar memenuhi administrasi pelatihan tanpa mengukur hasil dan efektivitas pelatihan tersebut. ***