unescoworldheritagesites.com

Kawal THR, Kemnaker Sosialisasi Apilkasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 - News

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang

 
: Dalam rangka mengawal pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022 dari pengusaha kepada pekerja/ buruh. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 lewat https://poskothr.kemnaker.go.id. 
 
Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang menyatakan, layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini, dibuat untuk mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian. Dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022, yang dapat dilakukan secara mandiri, individu, serta terjamin privacy para pengadu. 
 
"Sesuai SE Menaker M/1/ HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi hak pekerja. Karena itu, dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/ kabupaten/kota seluruh Indonesia," tutur  Haiyani Rumondang secara virtual, pada para Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/ kabupaten/kota, dari Jakarta, Rabu (13/4/2022). 
 
 
Dia mengatakan, secara teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini, sangat berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya. 
 
"Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," terang Haiyani. 
 
Dijelaskannya, dalam mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja sendiri. Sangat diperlukan komitmen,  kordinasi yang baik dan efektif antara Pusat dan daerah. Agar segala permasalahan terkait pembayaran THR ini, dapat diselesaikan dengan baik.  
 
 
"Posko-posko THR yang telah ada di daerah inilah nantinya, yang akan menindaklanjuti. Apabila, terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR,"  tuturnya. 
 
Adanya layanan/kanal Posko Pengaduan THR berbasis web ini, lanjut Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR. Web itu juga dapat menjadi rujukan perusahaan, untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. 
 
"Saya sangat berharap pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pekerja/buruh, SP/SB, pengusaha dan para stakeholder. Dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif,"  kata Haiyani Rumondang.***
 
 
 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat