: Tidak kurang dari Rp 468,5 triliun dana dari pemerintah pusat dikucurkan ke desa-desa sejak tahun 2015 hingga saat ini. Melihat angka yang pantastis itu, KPK ingin memastikan dana desa yang dikucurkan dimanfaatkan semata-mata untuk membangun desa. Oleh sebab itu, lembaga antirasuah memiliki kepentingan untuk membebaskan para perangkat desa dari praktik korupsi. KPK tidak berbahagia bila ada kepala desa, bupati, wali kota, hingga gubernur terjerat kasus korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan hal itu dalam konferensi pers dalam kegiatan Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi 2022 di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6/2022). Ironisnya, sampai dengan hari ini tidak kurang dari 601 perkara korupsi yang melibatkan perangkat desa sebanyak 686 orang,” kata Firli sebagaimana disiarkan di akun Youtube KPK RI, Selasa (7/6/2022). Karenanya. KPK melakukan upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.
Firli menyebutkan, korupsi dapat terjadi dalam tahap perencanaan, penyusunan, implementasi, pengesahan, hingga pengawasan terhadap suatu anggaran. Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa korupsi paling paling banyak terjadi pada sektor pengadaan barang jasa berkaitan dengan perizinan serta jual beli jabatan.
“Anggaran Rp 468 triliun yang dikucurkan untuk desa itu kita harus pastikan bahwa setiap kepala desa paham bagaimana menyusun rencana kerja daripada desa, yang kedua dia juga paham untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu sendiri, yang kerja adalah pertanggungjawabannya secara benar baik materil maupun formil sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan korupsi,” ujar Firli.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap inisiatif KPK melaksanakan pembentukan desa antikorupsi tahun 2022. "Saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan terhadap inisiatif KPK ini dalam hal pembentukan desa antikorupsi," ujar Sri Mulyani.
Dia menilai, upaya yang dimulai dengan mengukur indikator desa antikorupsi diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari pemerintah desa dan masyarakat di dalam menggunakan anggaran desa dan membangun desa untuk terus mewujudkan kesejahteraan. “Semangat dan perspektif untuk menjaga dari praktik korupsi atau perspektif antikorupsi. Saya dan seluruh jajaran kementerian keuangan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini," kata Sri Mulyani, berharap dana desa yang setiap tahun sudah dianggarkan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan kemajuan di desa.
"Saya senang KPK memiliki inisiatif untuk terus melakukan kegiatan perbaikan tatakelola dan praktik integritas hingga ke dana desa. Ini memberikan manfaat nyata di dalam memerangi korupsi sebagai extra ordinary crime, terutama pada saat kita menghadapi tantang extra ordinary yaitu pandemi," ujarnya.***