: Dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi Aksi Cepat Tanggap ( ACT} itu viral di media sosial, salah satunya di twitter, setelah diulas majalah nasional, Tempo.
Aksi Cepat Tanggap ( ACT) berada di posisi puncak pembahasan warganet dan menjadi topik yang paling dibicarakan publik Tanah Air.
“Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya,” kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (4/7/2022) .
Baca Juga: Targetkan 1000 Ekor Kambing, Baznas (Bazis) DKI Jakarta Mudahkan Masyarakat Berkurban
“Kami dapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan,” ucap Ariza.
Meski begitu, Ariza menyebutkan kalau selama ini kerja sama dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah.
Sejumlah kerja sama, kata dia, juga masih berlanjut di antaranya kerja sama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta.
“Sejauh ini hubungan kami dengan ACT tidak ada masalah termasuk pendistribusian hewan kurban tidak ada masalah. Di satu sisi sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja,” kata Ariza. Selain kerja sama terkait penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha.
Baca Juga: Ruang Pameran Titik Nol Meridian Batavia Diresmikan
Sementara itu, menurut Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mengatakan selama pandemi Covid-19 (ACT) terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meredam dampak sosial ekonomi dari wabah tersebut.
Salah satunya melalui peluncuran program Jakarta Care Line bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jakarta Care Line menjadi bentuk nyata dari sinergi ACT dan Pemprov DKI Jakarta dalam gerakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).
"Kolaborasi Pemprov DKI bersama ACT semata mata dalam bentuk kemanusiaan. Soal dugaan penyelewengan dana umat oleh oknum ACT itu domain polisi dan penegak hukum terkait, " tutur Rico.
Baca Juga: Bantuan Kemanusiaan ACT Dukung Kinerja Tim Evakuasi Gempa Izmir
Ia menambahkan, proses kerja sama antara pemerintah Provinsi DKI dengan ACT, selama pendemi Covid-19 hingga saat ini, hanya sebatas kemanusiaan dan tak ada unsur yang merugikan buat masyarakat DKI Jakarta.
"Semoga kasus yang menimpa ACT tak berdampak bagi program - program kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya Pemprov DKI sudah memiliki Baznas (Bazis) Propinsi dan Kota yang bisa menampung melayani kebutuhan sosial bagi warganya," ucap Rico menambahkan. ***