: Kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan yang cukup serius. Untuk mengatasinya, Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) telah mengeluarkan berbagai kebijakan.
Kesenjangan teknologi digital diatasi dengan kebijakan pengembangan ketenagakerjaan, dalam meningkatkan angkatan kerja di perdesaan.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, berbicara tentang kesenjangan teknologi digital, pada webinar bertajuk “Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya Menyejahterkan Masyarakat", Minggu (17/7/2022).
Sekjen Anwar mengatakan, perkembangan teknologi digital merupakan suatu keharusan yang mempengaruhi seluruh aspek baik dari sisi negara, pasar, serta masyarakat.
Teknologi digital, lanjutnya, bukan semata-mata alat, melainkan sosio material object yang memiliki relasi yang kompleks. Terkait perkembangan struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu dalam suatu negara.
“Ini mendorong adanya perubahan struktur relasi yaitu relasi pasar dengan wilayah, kemudian relasi antara wilayah dengan masyarakat, dan relasi antara masyarakat dan pasar,” tuturnya.
Baca Juga: Universitas Borobudur, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto Lulus Doktor Ilmu Hukum Dengan Cumlaude
Sekjen Anwar menilai, pemahaman tentang teknologi digital, jika dilihat dari angkatan muda sudah sangat bagus. Sekarang ini daya saing teknologi digital tiap daerah, seperti di Pulau Jawa cukup tinggi, tapi untuk daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa masih rendah.
Rendahnya daya saing teknologi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain SDM, penggunaan dan pengeluaran untuk TIK, perekonomian digital, kewirausahaan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
“Kesenjangan ini tentunya menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita atasi,” ujarnya.***