SJARAKARYA.ID: Minimnya sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 menjadi perhatian dari pihak DPRD Kota Bekasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Rasnius Pasaribu mengaku, banyak aduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB Online yang diterimanya.
"Saya prihatin terkait persoalan pendidikan (PPDB) yang mendapat sorotan dari beberapa pihak," ucap anggota Fraksi Golkar Persatuan ini, Jumat (2/9/2022).
Baca Juga: Lirik Lagu Dalan Liyane - Hendra Kumbara
Ia mengatakan, akibat minim sosialisasi berdampak juga pada jumlah kelulusan siswa di tingkat dasar tidak tertampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Ini merupakan amanat UUD lho! Tugas negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekolah wajib 12 tahun harus terealisasi," katanya.
Selain itu, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dirancang belum berjalan dengan baik. Menurutnya, ribuan calon generasi bangsa tidak mendapatkan kesempatan merasakan sekolah negeri, dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi.
Baca Juga: Coaching Clinic Handball 2022 Dibanjiri Peserta
“Kehadiran pemerintah belum menemukan solusi dalam membangun sekolah negeri menengah pertama," terangnya.
"Kita meminta agar segera membuat kebijakan yang lebih populis,” tegasnya.
Lebih lanjut Rasnius Pasaribu menambahkan, polemik di wilayah Dapil Bekasi Utara yang menyangkut penanggulangan banjir hingga drainase yang belum terealisasi.
Baca Juga: Dr Anwar Husin SH MH Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Masih Dalam Konteks Demokrasi
Ia mengaku, dari beberapa hasil jaring aspirasi masyarakat (Reses) yang dilakukan dirinya, sektor infrastruktur paling banyak mendapat masukan atau kritik.
“Saya selalu menampung semua aspirasi masyarakat tanpa mengecualikan dan membedakan wilayah. Semua catatan itu masuk dalam notulensi reses,” pungkasnya.