: Kalangan pengusaha mengharapkan kalangan anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta yang bakal ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo adalah sosok yang pro dunia usaha dan mampu mengambil langkah strategis.
Selain itu, calon pengganti Anies Baswedan harus betul-betul memahami berbagai persoalan di Jakarta.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) tentang PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha.
Forum diskusi yang diselenggarakan DPD HIPPI DKI berkolaborasi dengan Koordinatoriat Wartawan Balaikota dan DPRD DKI berlangsung di Hotel Sofyan, Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).
"Tanggal 17 Oktober 2022, akan diangkat PJ Gubernur DKI menggantikan Pak Anies. PJ Gubernur akan memimpin Jakarta sekitar 2,5 tahun dan memiliki kewenangan hampir sama dengan gubernur definitif. Untuk itu, kami berharap agar PJ harus pro terhadap seluruh stakeholder," kata Sarman.
Menurut Sarman, hasil diskusi yang diikuti seratusan pengusaha dan wartawan akan disampaikan kepada Presiden agar jadi bahan pertimbangan untuk memutuskan PJ sesuai harapan pengusaha.
Diskusi yang berlangsung dari pagi hingga siang menghadirkan narasumber antara lain Ketua Kadin DKI Diana Dewi, Ketua Aprindo DKI Roy Nicholas Mandey, Ketua HIPMI DKI Sona Maesena, dan Ketua DPD Golkar DKI Achmed Zaki Iskandar.
Adapun moderator adalah Brigita Manohara dan selaku MC acara yakni Puteri Otonomi Daerah Jelita Gabriela.
Ketua Panitia Kegiatan adalah Ketua DPC HIPPI Jakpus Fauzan Fadel Muhammad.
Diana Dewi menegaskan pihaknya menginginkan pemimpin Jakarta yang bisa menciptakan situasi yang kondusif sehingga para pengusaha dan karyawan bisa melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman.
Adapun Roy Nicholas menambahkan PJ Gubernur harus bisa mengakomodasi seluruh stakeholder yang ada di Jakarta supaya pembangunan berjalan lancar.
Narasumber Sona Maesena menyatakan bahwa pemimpin Jakarta adalah sosok yang menguasai pemerintahan dan pro dunia usaha.
"Lebih bagus lagi kalau sosok tersebut punya pengalaman di bidang usaha dan mampu menjawab tantangan global," ucapnya.
Sementara itu, politisi, Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Achmed Zaki Iskandar menjelaskan bahwa penunjukan PJ Gubernur merupakan hak prerogatif presiden dan harus ASN.
Jabatannya sangat strategis. Bisa sampai sekitar tiga tahun jika Pilkada DKI 2024 yang berlangsung akhir Novemver dan pelantikan sekitar Februari atau Maret 2025 jika Pilkada berjalan mulus.
"Tapi kalau ada gugatan dan sebagainya bisa molor lagi. Ada kemungkinan juga seorang PJ cuma menjabat setahun. Karena tiap tahun ada evaluasi. Kalau kinerjanya baik, bisa menjabat sampai 2025," kata Zaki yang juga Bupati Tangerang. ***