: Banjir yang kerap menghantui masyarakat Kota Bekasi saat musim hujan membuat Komisi II DPRD Kota Bekasi melakukan rapat dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, BBWS Ciliwung Cisadane.
Dalam rapat pembahasan di Kantor BBWS kemarin, Komisi II DPRD Kota Bekasi memaparkan beberapa faktor permasalahan banjir yakni banjir lokal dan banjir kiriman.
Untuk penanggulangan banjir di 12 Kecamatan dibutuhkan pertama pengelolaan drainase utama perkotaan dan kedua pembangunan bendungan, danau dan bangunan penampungan air.
Baca Juga: Ratusan Jenazah Berumur Puluhan Tahun Masih Utuh dan Wangi di Cilegon
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Alimudin mengatakan, titik-titik banjir di Kota Bekasi yang menjadi fokus dari Kementerian PUPR akan mendapatkan penanganan secara intensif, agar pelaksanaan penyelesaian permasalahan banjir dapat segera terrealisasi.
“Berbagai upaya yang dilakukan kedepan diantaranya adalah mulai dari pengendalian tata ruang pada sempadan sumber air; penertiban ijin-ijin usaha yang sudah diterbitkan yang terletak/melintas ruang/sempadan sungai sumber air; penertiban, pengendalian, serta penertiban ijin bangunan-bangunan dan usaha yang berada di daerah ruang sumber air,” ujarnya.
Tak hanya itu, penyediaan lahan untuk dukungan infrastruktur pengendali banjir pun diupayakan, juga dengan pengelolaan sampah yang berada di ruang sumber air.
Baca Juga: Jaksa Agung Perintahkan Tingkatkan Monitor Prestasi Kerja Setiap Jaksa dan Pegawai
Legislator dapil Mustikajaya, Rawalumbu dan Bantargebang ini berharap semoga apa yang akan dilakukan oleh BBWS Ciliwung-Cisadane dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pengendalian banjir di Kota Bekasi, sehingga masyarakat tidak khawatir jika musim penghujan tiba nantinya. ***