: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) 45 Layanan Terpadu Satu Atap-Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) sekaligus menyersp aspirasi.
Rakor Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK ini merupakan diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola PMI, serta koreksi dan mencari akar masalah pada tata kelola penempatan PMI.
"Saya berharap LTSA-PMI yang sudah bagus bisa dishare ilmunya kepada yang lain. Dan, untuk LTSA-PMI yang kurang maksimal bisa disampaikan apa saja persoalannya," terang Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, saat membuka Rakor Evaluasi dan Serap Aspirasi LTSA-PMI, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/9/2022).
Dengan demikian, didapat potret yang utuh atas segala hal yang ada di LTSA-PMI. Suhartono meyakini, apabila 45 LTSA-PMI disepakati menjadi dua kelompok, maka hasilnya pasti ada yang hidup dan ada yang mati.
Berdasarkan pemetaan yang dihimpun Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan PMI (BP2MI). Terdapat 36 atau 80 persen LTSA-PMI yang aktif dan 9 atau 20 persen LTSA-PMI yang mati atau tidak jalan.
"Karena itu, di sinilah pentingnya koordinasi, evaluasi dan serap aspirasi ini. Saya berharap pada kegiatan kali ini, kami dapat sebuah pemetaan yang jelas dari 45 LTSA-PMI yang sudah terbentuk," terang Suhartono.
Dia menyatakan, penting pihaknya melakukan pemetaan sebagai dasar pertimbangan. Untuk mengambil sebuah kebijakan, khususnya dalam rangka menyusun Peraturan Menteri terkait LTSA-PMI.
"Bersinergi dan kolaborasi merupakan keniscayaan untuk saat ini. Dengan pihak manapun selama itu baik dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, perlu dan harus kita lakukan," tuturnya.
Suhartono memberikan apresiasi kepada LTSA-PMI Tulungagung, Blitar, dan Cirebon telah menjadi LTSA-PMI percontohan. Karena, telah berkolaborasi dengan International Labour Organization (ILO), dengan cara mengintegrasikan layanan Migrant Worker Resource Centre (MRC) yang responsive gender kedalam LTSA-PMI.
"Hal ini, tentu akan berdampak pada penguatan layanan penempatan dan pelindungan PMI yang makin optimal, mudah diakses, serta memberikan layanan perlindungan menyeluruh dan responsif gender," ujarnya.***