: Strategi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) berintegritas di Jawa Tengah telah berhasil membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di segala lapisan aparatur sipil negara (ASN), termasuk para pejabat struktural eselon I hingga IV. Sehingga berhasil mengurangi korupsi, pungli, dan gratifikasi di wilayah tersebut.
Sistem Pengawasan yang digagas oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melalui Inspektorat Provinsi dalam pengelolaan SDM berintegritas, telah berhasil meraih pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri. Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2022 lalu di Jakarta, Ketua KPK Firli Bahuri menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Peringkat Kedua Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,55.
Sebelumnya pada tahun 2020, Jateng berhasil menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. serta pada tahun 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi.
Baca Juga: Tak Lengkap Dokumen, Polres Bima Kota Tilang Ribuan Pengendara
Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo mengakui, sebagai koordinator pengawasan, Pemprov Jateng berhasil mendorong para aparatur di kabupaten/kota untuk menjaga integritasnya, dan berupaya meningkatkan kapasitas kapabilitas SDM melalui pelatihan Bimtek hasil kolaborasi Inspektorat, BPKP dan BPSDMD.
‘’Kami kira Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional,’’ kata Susilo, saat dihubungi.
Dia menyebut, selama ini warning system yang dilakukan Pemprov sudah berjalan baik. Indikatornya adalah menurunnya jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.
Baca Juga: Telkom Andalkan 3 Program Terkait Penanggulangan Perubahan Iklim
Lebih lanjut Pemprov Jateng, kata dia, juga mendorong agar pejabat struktural di OPD agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian.
Di bagian lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Pihaknya juga merujuk ke sana, dan secara berkala dari level inspektur, sekretaris hingga kasubag intens berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat.
"Bahkan melalui grup WA, kami banyak menerima bimbingan terkait PKPT tahun 2023, berdiskusi soal pemetaan manajemen risiko dan langkah yang harus dilakukan," katanya.
Baca Juga: Anak Bawah Umur di Dompu Jadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Menurut dia, yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi.