: Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Solo, naik tajam hingga 300 persen. Kenaikan PBB tersebut banyak dikeluhkan warga, mereka menyampaikan melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS).
Keluhan tersebut terus dilontarkan warga masyarakat sampai saat ini karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai terlalu tinggi dan tidak wajar.
Menindaklanjuti keluhan warga itu, hari ini Senin (6/2/2023), sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo dari Fraksi PDIP, menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo.
"Saya sebagai ketua fraksi menemui Mas Walikota, sesama kader PDIP, beliau diberi mandat oleh masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan keinginan masyarakat dan kami diberi mandat menyetujui perencanaan beliau dan mengontrol apa yang sudah dilaksanakan," jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno, usai pertemuan.
Terkait kenaikan PBB, Sukasno berharap masukan dan keluhan yang disampaikan bisa direspon. Dirinya juga meminta kepada Gibran agar menangkap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalii media.
"Yang inti, beliau sebagai kader PDIP ingat pesan Bu Mega, jangan pernah membebani rakyat, jangan pernah tinggalkan rakyat. keluhan masyarakat direspon oleh pemimpin muda," ujarnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Aku Cinta Padamu - Koes Plus ... T'lah Kau miliki Kunci Hatiku
Sementara itu, Wali Kota Solo mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dan menampung masukan yang disampaikan anggota DPRD Solo tersebut.
"Nanti kami evaluasi lagi, sebelumnya kami pssti sudah pernah bicarakan dan sekarang yang kita lihat kan respon dari warga masyarakat pasca PBB ini naik. Ini nanti kami bicarakan lagi, kami evaluasi lagi," kata putra sulung Presiden Jokowi itu.
Kenaikan PBB tersebut menurut Gibran, salah satunya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pertemuan tersebut, juga sudag dibicarakan tentang masalah ekstensifikasi dan intensifikasi.
Baca Juga: Meriahkan 1 Abad NU, Ribuan Warga Lintas Agama Ikuti Jalan Sehat di Penjaringan
"Ya nanti kami akan eksplor lagi sumber-sumber yang bisa kita kuatkan lagi. Intinya masukan-masukan sudah kami terima. Kemungkinan untuk revisi atau penundaan pasti ada," katanya lagi.
Gibran menegaskan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi. Tentang keluhan dari warga pihaknya meminta semua pihak untuk menunggu hasil evaluasi.