: Debat Capres (calon presiden) menjelang Pemilu 2024 berlangsung seru.
Debat Capres yang berlangsung di halaman Gedung KPU, Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat itu dihadiri ketiga pasangan calon presiden, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Debat Capres yang berlangsung mulai Selasa (12/12/2023) pukul 19.30 tersebut berakhir pukul 21.00 WIB.
Baca Juga: Terdakwa Rafael Alun dan Tim Pembela Siapkan Pledoi Lawan Tuntutan JPU KPK 14 Tahun Penjara
Baru debat pertama namun suasana debat sudah langsung panas. Bahkan Prabowo Subianto sampai terbawa emosi saat menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan soal polusi udara Jakarta dan soal Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Prabowo Subianto menjawab pertanyaan Anies Baswedan dengan raut wajah emosi terkait keputusan MK yang dianggap "melanggar etika". Terkait soal batas umur calon presiden dan calon wakil presiden.
"Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah ... bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah," jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa hal ini akan diputuskan rakyat pada 14 Februari 2024. Menurutnya jika rakyat tak suka ia dan pasangannya, mereka tak perlu memilih keduanya.
"Kita ini bukan anak kecil Mas Anies," tambahnya. "Anda juga paham, sudahlah".
"Intinya rakyat yang putuskan rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran ga usah pilih kami," tambahnya.
Baca Juga: Prabowo Sindir Pupuk Susah di Jateng, Ganjar: Bapak Ketua HKTI
Selain itu, Prabowo juga tidak dapat menjawab pertanyaan paslon nomor urut 3 Ganjar soal kasus hilangnya 13 aktivis politik pada kerusuhan 1998.
Namun pertanyaan tersebut tidak dijawab Prabowo sehingga Ganjar sempat mengulang pertanyaannya agar Prabowo mengerti pertanyaan yang diajukannya.
Debat capres perdana mengangkat topik masalah pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. ***