: Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai sebagai Dwi Tunggal dalam konstelasi politik nasional pemimpin Indonesia saat ini, seperti layaknya Bung Karno dan Bung Hatta.
“Dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 lalu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo saling menopang, bersinergi dan menjadi satu kesatuan dalam koridor politik nasional. Keduanya seiring sejalan dan satu irama dalam perspektif Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi wajar bila spirit perjuangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dikatakan sebagai Dwi Tunggal pemimpin Indonesia,” kata Bambang Widjanarko Setio, Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik Nasional (PKPN) kepada wartawan di Surabaya, Rabu (29/5/2024).
Sebagai Dwi Tunggal, Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, kata Bambang diprediksi akan kuat pengaruhnya pada struktur kabinet yang akan dipimpin Prabowo lima tahun mendatang.
Baca Juga: Target Penurunan Stunting, Tim Pusat Turun Gunung Berikan Pendampingan ke Daerah
“Paling tidak, Pak Prabowo sebagai Presiden akan berkomunikasi secara intensif terkait nomenklatur dan struktur kementerian dan lembaga tinggi lainnya. Dapat dipastikan Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan berkomunikasi terkait hal ini. Tapi tetap, Pak Prabowo yang memiliki hak prerogatif sebagai Presiden,” kata Bambang.
Menurut Bambang, sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto diyakini akan mewujudkan program-program pro rakyat sebagaimana yang disampaikan saat Pilpres. Karena itu, untuk memanifestasikannya, Prabowo akan menyesuaikan nomenklatur Kabinet Indonesia Maju.
“Siapa yang akan dipilih oleh Prabowo sebagai Presiden sebagai Menyeri atau pembantu Presiden, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya seperti Panglima TNI dan Kapolri adalah hak prerogatifnya. Termasuk Komisaris BUMN, Kepala Badan dan Duta Besar,” kata Bambang.
Sebagai Presiden Terpilih, kata Bambang, Pak Prabowo akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan seseorang yang akan dipilihnya sebagai Pembantu Presiden.
“Pak Prabowo akan mempertaruhkan reputasinya sebagai Presiden, sehingga siapapun yang akan dipilihnya sebagai menteri atau pembantu Presiden, akan melewati proses detailisasi, profesionalitas, kapabilitas, akseptabilitas, dan hal-hal lainnya,” kata Bambang.
Selain itu, terkait dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurut Bambang, akan dilakukan selektif.
Baca Juga: IIMS 2024 Surabaya, PLN UID Jatim Sosialisasikan Program untuk Kendaraan Listrik
“Untuk jabatan Komisaris BUMN, juga akan dilakukan seselektif mungkin. Karena, dalam lima tahun ke depan di bawah Presiden Prabowo Subianto, BUMN diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam aspek peningkatan pendapatan negara,” kata Bambang.
Karena itu, kata Bambang, Komisaris BUMN yang berasal dari relawan Prabowo yang selama Pilpres 2024 menopang eksistensi capres, diyakini menjadi perhatian khusus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo adalah seorang pemimpin partai politik, politisi dan negarawan yang sangat memahami bagaimana membangun kerjasama dan profesionalitas, apalagi untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara,” tandas Bambang. ***