: Duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (Capres) dan wakli presiden (Cawapres) untuk memenangkan hati rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024.
Demikian dikemukakan DPD Partai Golkar Kota Surabaya setelah mencuatnya kembali duet Prabowo dengan Airlangga untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pasangan Prabowo dengan Airlangga naik lagi setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung petugas partainya Ganjar Pranowo sebagai Capres.
Apalagi, Prabowo yang Menteri Pertahanan sudah menyatakan dirinya menolak untuk menjadi Cawapres mendampingi Ganjar karena dia diusung Gerindra sebagai Capres dan partainya juga termasuk kuat kali ini.
Baca Juga: Lanjutkan Tradisi Golkar, Airlangga Hartarto Lepas Mudik Bareng Gratis 400 Pemudik dalam 10 Bus
Perpaduan Prabowo dan Airlangga akan aman melenggang ke kancah pertarungan Pilpres 2024 karena gabungan kedua partai memenuhi persyaratan untuk mengajukan Capres, dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Selasa, mengatakan, duet Prabowo dengan Airlangga adalah hasil komunikasi politik yang natural dilakukan oleh partai politik akhir-akhir ini untuk memenangkan hati rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024, bukan desain besar dari Istana untuk menjadi jembatan kemenangan calon presiden lain.
"Bahwa Golkar dan Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintahan mengomunikasikan hal ini kepada Presiden tentu ini menjadi tradisi tata krama politik (fatsun) yang dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto. Keliru kalau diasumsikan seperti tulisan Prof. Denny,” kata Arif Fathoni menyikapi beredarnya tulisan Denny Indrayana tentang 10 skenario Presiden Joko Widodo memenangkan Pilpres 2024 salah satunya memasangkan Capres Prabowo Subianto dengan Cawapres Airlangga Hartarto guna memuluskan kemenangan Capres Ganjar Pranowo.
Seperti dilansir antaranews.com, Arif Fathoni mengatakan, di era demokrasi seperti saat ini semua warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, namun mengenai akurasi pemikirannya tergantung akal sehat masing-masing warga Negara
Baca Juga: Politisi Golkar Idris Laena Tegaskan Koalisi Besar: Jalan Tengah Indonesia Raya Semakin Maju
"Saya sudah baca tulisan tersebut. Di beberapa hal, saya nilai subjektivitasnya terlalu dominan dibandingkan dengan objektivitasnya," kata anggota DPRD Surabaya ini.
Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, di Indonesia posisi Presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, wajar jika kemudian Presiden berkomunikasi aktif dengan seluruh ketua umum Partai politik di masa-masa tahun politik, agar kesinambungan jalannya pemerintahan tetap terlaksana.
Hal ini, lanjut dia, merupakan bagian dari tradisi politik kebangsaan yang harus dimiliki oleh semua elit politik, sehingga kalau terjadi kesinambungan pembangunan, maka yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia bukan pribadi Jokowi.
Menurut mantan aktivis mahasiswa ini, dalam demokrasi langsung yang diadopsi Indonesia sejak pemilu 1999, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tuan dari demokrasi langsung seperti saat ini adalah rakyat yang menggunakan hak pilihnya di bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS).