unescoworldheritagesites.com

DKPP Catat Sumatera Utara Jadi Provinsi Terbanyak Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Jateng Adem - News

acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Bareng Media yang diadakan DKPP (Endang Kusumastuti)

: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi paling banyak untuk pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Sejak bulan Januari hingga tanggal 31 Mei 2023 jumlah pengaduan di Sumatera Utara sebanyak 41 aduan. Sedangkan provinsi lain jauh di bawahnya bahkan ada yang 0 pengaduan.

"Provinsi Jawa Tengah termasuk yang adem. Sedangkan Sumatera Utara dan Papua, paling banyak. Untuk itu, saya punya pemikiran membuat semacam  kantor perwakilan di dua daerah itu," jelas Ketua DKPP RI Heddy Lugito, dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Bareng Media yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Sukoharjo, Senin (12/6/2023).

Baca Juga: Kantongi Dukungan Mayoritas, Raja Sapta Okto-Ismail Ning Resmi Daftar Balonketum-waketum NOC Indonesia

Usulan untuk membuat kantor perwakilan DKPP tersebut menurut Heddy sudah disampaikan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) dan menunggu untuk dieksekusi.

Jika Sumatera Utara menjadi provinsi paling banyak, maka Jawa Tengah dan Yogyakarta termasuk daerah yang minim pengaduan. Bahkan Yogyakarta 0 aduan. 

"Jateng adem bukan berarti gak ada pelanggaran. Ada pelanggaran, tapi tidak diadukan," jelasnya lagi.

Baca Juga: PAN Tawarkan Erick Thohir Sebagai Bakal Cawapres Prabowo Subianto: Kunci Ada Tangan Di Cak Imin

Menurut Heddy, Jateng dan Yogyakarta  minim pengaduan karena dipengaruhi oleh masyarakatnya yang tidak artikulatif. Masijbada pemakluman dan sifatnya pemaaf.

"Ini masih hipotesis ya. Kalau Jogjja 0 pengaduan, tapi pasti ada pelanggaran tapi tidak diadukan  karena  masyarakat lebih toleran. Beda dengan Sumatera Utara," katanya.

DKPP akan mendalami hal tersebut secara ilmiah dengan membuat indeks kepatuhan etik penyepemggara Pemilu. Hal ini dilakukan untuk mendapat penjelasan ilmiah, terkait banyaknya pengaduan tapi tidak identik dengan banyaknya pelanggaran.

Baca Juga: Indonesia Open 2023: Marcus/Kevin dan Vito Mundur Karena Cedera

Ketua Umum AIPI  yang juga Anggota DKPP RI Periode 2017-2022 , Alfitra Salamm, menambahkan DKPP adalah lembaga etik negara terbaik di Indonesia.

"Selama 11 tahun ini  ada 3 kebeehasila DKPP. Yakni,  DKPP menjadi lembaga yang disegani dan ditakuti penyelenggara Pemilu, bahkan dikatakan sebagai Malaikat Izrail," katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat