: Perwakilan Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat dari 38 Provinsi menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Demokrat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Cisarua, Bogor, 10-13 Juli 2023.
Kepala BHPP Partai Demokrat DPP Mehbob menyatakan, program bimtek ini adalah kerja sama Partai Demokrat dengan Mahkamah Konstitusi, supaya Parpol, Caleg semakin mengetahui tata cara di Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui hak-haknya.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan BHPP dan Dewan Eksekutif Partai Demokrat seluruh Provinsi di Indonesia dibuka oleh Hakim Konstitusi Prof Dr Anwar Usman, SH, MH. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono.
Baca Juga: Puan dan AHY Bertemu, Hubungan PDIP dan Demokrat Terus Mencair
Acara bimtek diisi oleh pemateri pemateri Hakim Konstitusi.
Yunus Adhi Prabowo kepala BHPP DKI Jakarta menyatakan hal ini penting bagi tiap tiap Bidang Hukum Partai Demokrat seluruh Indonesia agar semakin professional dalam menangani perkara persengketaan Hasil Pemilu anggota DPR dan anggota DPRD.
Baca Juga: Gibran Idolakan AHY, Tapi Lebih Mengidolakan Ibas
"Dengan disenggarakannya acara bimtek ini memberikan dan memperjelas antara hak dan kewajiban, bagaimana mempersiapkan pemberkasan, dokumen yang diperlukan, landasan teori dan prakteknya, dan BHPP Partai Demokrat siap untuk mengawal,mengikuti sebagai peserta pemilu yang jujur, adil, menjaga dan melawan kecurangan dan ketidak adilan dalam pemilu," kata Yunus Adhi Prabowo.
Baca Juga: Usai Bertemu AHY, Puan Maharani Sebut Bisa Saja Terjadi Koalisi PDIP dan Partai Demokrat
Seperti diketahui Pemilu 2024 sudah dekat, masyarakat memiliki hak pilih presiden, wakil presiden dan Perwakilannya di DPR dan DPRD.***