BEKASI: Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Syaifudin mendorong Pemkot Bekasi untuk peduli kepada pelajar dan mahasiswa dengan memberikan subsidi kuota internet gratis. Hal ini untuk membantu memperlancar pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring karena pandemi virus corona (Covid-19).
“Kami akan mendorong agar pemkot menganggarkan bantuan subsidi kuota internet gratis utk kegiatan PJJ para pelajar dan mahasiswa berbasis RT/RW," tegasnya. Rabu (19/8/2020).
Syaifudin menambahkan, saat ini pemkot melalui TAPD akan menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2020 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Perubahan tahun 2020. Untuk itu dirinya akan meminta kepada pemerintah kota bekasi agar memasukkan anggaran subsidi kuota internet gratis akibat dampak pandemi Covid19 kepada pelajar dan mahasiswa di kota bekasi berbasis RT/RW.
“Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kota Bekasi, kita minta untuk bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2020 , tentu nanti akan dibahas bersama TAPD dan Banggar DPRD” imbuhnya.
Syaifudin yang juga anggota Badan Anggaran DPRD ini menjelaskan bahwa salah satu efek dan dampak pandemi Covid 19 yang sangat dirasakan oleh masyarakat kota bekasi saat ini, selain dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial, adalah sistem pendidikan di Kota Bekasi yang belum bisa dilakukan dengan cara tatap muka, tetapi dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Menurutnya, dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), banyak kendala-kendala yang dihadapi pelajar dan mahasiswa di Kota Bekasi. Khususnya bagi para orang tua murid harus menyiapkan budget belanja kuota internet utk anak-anaknya. Belum lagi harus membelikan gawai/hp/laptop untuk membantu p?oses pembelajaran jarak jauh itu.
Tentu hal ini akan menjadi beban ekonomi yang tidak sedikit bagi para orang tua. Apalagi sampai kapan PJJ ini akan berlangsung belum ada kejelasan.
“Adanya subsidi kuota internet gratis ini perlu goodwill dan semangat melayani pemerintah kota Bekasi dalam mengawal proses pendidikan di kota Bekasi berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan visi-misi Kota Bekasi. Tentu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota bekasi di masa Pandemi Covid 19 ini," jelasnya.
Menurut Syaifudin, Anggota FPKS dari dapil Bekasi Utara, sudah banyak keluhan yang masuk dari para orang tua murid kepada dirinya terkait PJJ ini. Oleh karena itu dirinya mengusulkan agar pemberian subsidi kuota internet gratis ini bisa segera dianggarkan dalam APBD Perubahan dan segera direalisasikan.
Dirinya mengusulkan subsidi tersebut cukup berbasis RT/RW, tidak berbentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada setiap pelajar/mahasiswa di Kota Bekasi. Hal ini akan lebih meringankan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran bantuan subsidi internet gratis tersebut dibanding dalam bentuk BLT.
“Secara teknis hal ini juga sangat dimungkinkan, apalagi pemkot sudah melaunching RW siaga covid19 yang memiliki 3 fungsi siaga. Nantinya bisa ditambahkan menjadi 4 fungsi siaga. Yaitu siaga kesehatan (zero kasus covid), siaga keamanan (zero angka kriminalitas), siaga ekonomi (ketahanan pangan) dan siaga pendidikan," tandasnya.
Sistem koordinasi dan monitoring yang sudah ada di setiap RT/RW akan memudahkan pengaturan dan kontrol pelayanan kuota internet gratis di masing-masing wilayah secara merata dan aman utk membantu proses PJJ.
Misalnya WIFI gratis akan dihidupkan dan di setting hanya saat jam belajar dan untuk proses PJJ, bukan untuk hal-hal lain diluar itu. Harapannya program dan kepedulian pemerintah dalam pemberian subsidi Kuota internet gratis (wifi gratis) akan membantu proses PJJ dan sangat ditunggu oleh pelajar dan mahasiswa, lebih khusus para orang tua di kota Bekasi. ***