JAKARTA: Pergantian pucuk pimpinan TNI dari Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang lancar dan mulus, tanpa halangan yang berarti ditanggapi oleh politisi Golkar Henry Indraguna sebagai suatu hal yang tepat. Mengingat Marsekal Hadi sudah akan memasuki masa pensiun dan Jenderal Andika memiliki kompetensi kelayakan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa riak-riak apa pun baik dari eksekutif maupun parlemen, termasuk partai-partai yang tidak berada dalam koalisi pemerintah.
"Pengajuan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI yang baru sudah tepat dilakukan oleh Presiden Jokowi serta juga sudah tepat disetujui oleh DPR RI, guna mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan TNI, dimana di bulan November ini, Pak Hadi Tjahjanto sudah memasuki purna tugasnya.
Dengan tak adanya kontroversi, menunjukkan bahwasanya Jenderal Andika Perkasa memang benar-benar layak sebagai Panglima TNI serta dapat diterima semua kalangan baik masyarakat maupun seluruh parpol," ujar Henry Indraguna di kantornya Henry Indraguna Law and Firm, Kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Pengacara kondang yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menegaskan bahwa pernyataan Jenderal Andika Perkasa terkait prioritas TNI ialah komitmen untuk berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada, merupakan sesuatu yang sejatinya harus dilakukan oleh TNI. Sebagai prajurit Sapta Marga, seorang patriot sejati, semestinya Jenderal Andika juga harus tegak lurus, taat, patuh dan konsisten mengemban konstitusi.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tentang TNI, secara umum tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI ada tiga yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tiga hal ini harus dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman bagi setiap anggota TNI di dalam melaksanakan tugasnya. Dan justru apabila TNI tidak menjunjung tinggi hal tersebut tentunya indikator yang harapkan oleh UU jelas tidak akan tercapai," jelas Tenaga Ahli Anggota DPR, Dave Laksono yang juga anggota Komisi I bermitra kerja dengan TNI. Anggota Dewan Pakar (Wankar) Partai Golkar ini juga tidak berpretensi jika Jenderal Andika dalam waktu dekat akan masuk gelanggang politik mengingat masa jabatan yang hanya berdurasi sekitar satu tahun atau 400 hari efektif, tentu akan lebih berkonsentrasi menjalankan 8 fokus sebagai Panglima TNI seperti yang disampaikannya saat fit and proper di depan Komisi I DPR RI. Namun dalam perkembangannya ke depan jika Presiden menginginkan memperpanjang masa bakti Jenderal Andika sebagai Panglima TNI, tentu akan lebih sulit lagi menantu Jenderal Purnawirawan Hendropriyono memasuki politik praktis dalam Pilpres 2024 mendatang. "Walaupun semuanya kembali pada Jenderal Andika. Tapi jika dilihat dari segi masa jabatan yang singkat sedikit kemungkinan dia akan membuka ruang untuk hal itu," ungkap Henry. Dalam masa jabatan yang hanya berkisar 400 hari, Henry mengharapkan Jenderal Andika Perkasa tetap dapat menjaga kerukunan bernegara, menjaga NKRI sebagaimana diamanatkan konstitusi, menyelesaikan konfik-konflik separatis dan teroris yang sedang terjadi dengan peningkatan sinergitas intelijen maupun konflik internasional termasuk Laut Natuna dan lainnya, memperkuat pertahanan dan ketahanan negara serta mampu menjadi pelindung bagi segenap bangsa dari ancaman nir-militer seperti keamanan siber. "Namun jika mampu menjalankan amanah pada 400 hari masa tugasnya, tak tertutup kemungkinan bagi Jenderal Andika Perkasa untuk memasuki kancah Pilpres. Karena siapapun sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU sah-sah saja atau boleh-boleh saja mencalonkan diri sebagai presiden termasuk Jenderal Andika," ucap Ketua PPK Kosgoro 1957 ini. Bisa saja kemungkinan jika ada sebagian masyarakat yang menginginkannya naik dalam gelanggang Pilpres, semata-mata juga untuk menjawab keinginan aspirasi publik yang menginginkan figur militer menjadi pemimpin nasional, apakah sebagai Presiden atau Wakil Presiden agar Indonesia kuat dari sisi ideologi dan membendung serangan nir-militer dari pengaruh global.
"Jika rakyat menginginkannya (Jenderal Andika-red) untuk membangun bangsa ini, lebih baik lagi, maju dan besar, maka bisa saja kemungkinan dan peluang itu terjadi. Karena sejatinya pemimpin negara ini akan ditentukan dan dipilih oleh rakyat sendiri. Tapi rakyat kan perlu bukti kerja konkretnya lebih dulu mengemban sebagai orang nomor satu di TNI," tegas Fungsionaris Pusat Golkar yang telah membina Dapil Solo Raya ini. ***