: Legislator Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dapat mensinergikan upaya untuk menekan kemiskinan ekstrem antar Kementerian/Lembaga dan sektor swasta. Termasuk di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya perlu perhatian serius.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dapat mensinergikan upaya untuk menekan kemiskinan ekstrem antar Kementerian/Lembaga dan sektor swasta. Termasuk di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya perlu perhatian serius.
“Kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan kerja keras dan akan selalu melibatkan berbagai entitas. Karenanya, perlu ada keterpaduan program antar pusat, daerah hingga organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi persoalan ini," ungkap Puteri saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas, pekan lalu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Makanya, Bappenas, tegas Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi Golkar ini harus mampu mensinergikan berbagai program tersebut dan meramu pendekatan yang komprehensif untuk turunkan kemiskinan ekstrem.
Kementerian PPN/Bappenas telah menargetkan untuk menghapus tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.
Baca Juga: Lirik Lagu Apuse Dan Terjemahannya
Sementara hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia memang sudah turun menjadi 2,04 persen, dibandingkan tahun 2021 yang masih di level 2,14 persen.
Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan
beberapa program unggulan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, diantaranya pengembangan
Model Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera) melalui Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan desa dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada 22 desa di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
“Karenanya saya ingin menanyakan mengapa hanya 22 desa yang ditentukan Bappenas. Padahal kita ingin mengejar 0 persen angka kemiskinan ekstrem. Seperti apa Bappenas menentukan 22 desa tersebut. Desa mana saja di Jawa Barat yang dipilih dan apakah termasuk daerah yang menjadi konstituen saya,” ujar Wakil Rakyat DPR RI Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Baca Juga: Lirik Lagu Kicir Kicir Lagu Daerah Betawi
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga memberikan catatan kepada Bappenas untuk terus mendorong keterlibatan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
“Pemerintah sendiri mendorong peran aktif swasta dengan menganggarkan dana CSR untukatasi angka kemiskinan ekstrem di area sekitar. Namun, hal ini belum optimal karena di daerah pemilihan saya di Karawang yang notabene kawasan industri pun masih terdapat 25 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Karenanya, Bappenas juga perlu semakin tingkatkan peran serta swasta ini,” tegas putri sulung politisi senior yang juga Ketua DPR RI ke-17, Ade Komarudin ini. ***