Sebelumnya dilaporkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut anggaran untuk subsidi dan kompensasi tahun 2022 mencapai Rp502,4 Triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.
Jumlah ini meningkat hampir 3 (tiga) kali dari penganggaran awal APBN sebesar Rp152,5 Triliun.
Srikandi Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong pemerintah segera
memperbaiki skema penyaluran subsidi energi untuk membantu menyehatkan APBN dan mampu mengendalikan inflasi.
“Selama ini subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membutuhkan anggaran yang cukup besar justru dinikmati oleh kelompok mampu. Hanya 5 persen subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang dinikmati rumah tangga miskin dan tidak mampu. Artinya, subsidi ini tidak tepat sasaran dan hanya membebani APBN. Padahal, subsidi ini penting untuk menjaga daya beli keluarga miskin sekaligus membantu kendalikan inflasi energi,” ungkap Puteri kepada di Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini menilai belanja subsidi dan bantuan sosial dalam APBN menjadi tumpuan untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis pangan dan energi global yang menyebabkan harga-harga melonjak.
Namun, lanjut dia, APBN juga perlu disehatkan karena harus kembali pada disiplin fiskal dengan batas maksimal defisit sebesar 3 persen pada tahun 2023.
“Makanya, kedepan belanja subsidi dan bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Sehingga, belanja ini memang terasa dan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sekaligus, kita bisa mencegah kebocoran anggaran. Terlebih dengan ruang fiskal yang semakin terbatas,” urai Putkom, sapaan akrab legislator milenial Beringin ini.
Baca Juga: Lirik Lagu Apuse Dan Terjemahannya
Dia meminta pemerintah untuk berupaya mengendalikan inflasi guna mengantisipasi lonjakan tingkat kemiskinan akibat kenaikan harga.
Ini lantaran inflasi pada bulan Juli
2022 telah mencapai 4,94 persen (yoy). Sedangkan, inflasi energi sudah mencapai 5,02 persen (yoy).
Bahkan, inflasi bahan makanan sudah melonjak hingga 10,88 persen (yoy).
“Penduduk yang hampir miskin tentu semakin rentan masuk ke jurang kemiskinan, akibat kenaikan harga bahan pokok dan BBM tanpa diikuti dengan peningkatan daya beli. Makanya, saya kira sudah tepat rencana pemerintah untuk mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM menjadi bantuan sosial kepada kelompok yang tidak mampu. Karena ini bermanfaat untuk mempertahankan daya beli dan mengerem lonjakan angka kemiskinan," tutur Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar juga berpesan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter guna menahan laju kenaikan inflasi agar sesuai target APBN 2022. ***