: Lembaga Kajian Sosial Politik (Mi6) NTB menilai keberadaan berbagai Lembaga Survey sebatas entertain politik semata guna menyemarakkan konstestasi pesta demokrasi, khususnya menjelang gelaran Pilpres maupun Pilkada serentak 2024.
Publik diharapkan tidak mudah hanyut oleh pesona beragam publikasi media yang dilakukan lembaga survei terhadap paslon/kandidat atas hasil pengambilan random sampling sebab ia bukan mencerminkan perolehan suara di TPS.
Sebagai Tools atau alat untuk melihat agregasi tingkat elektabilitas, keberterimaan ataupun Popularitas, hasil kajian dan analisis lembaga survei bisa dijadikan pegangan maupun second opini dlm menilai peta kekuatan politik maupun kecendrungan persepsi publik.
"Hasil kajian lembaga survei tidak boleh dianggap kepastian kemenangan," kata Direktur Mi6 NTB, Bambang Mei Finarwanto, SH. di Mataram, umat (4/11/2022).
Baca Juga: Survei Capres SMRC: Head To Head Ganjar 56,4 Persen vs Anies 32,6 Persen
Selanjutnya lelaki yang akrab disapa Didu menambahkan, mengapa kemudian dalam pengambilan sample responden setiap lembaga survei selalu menyebutkan durasi waktu, metodologi maupun jumlah responden karena hal tersebut menyangkut persepsi responden pada saat dilakukan survei.
"Mangkanya kenapa lembaga survei harus melakukan survei berkali-kali dalam rentang waktu tertentu , hal ini untuk mengukur cerminan, misalnya pergeseran/ migrasi dukungan persepsi terhadap paslon tertentu pada waktu dilakukan survei tersebut," lanjut Didu.
Lebih lanjut Didu ini mengatakan, keberadaan lembaga survei dalam kontestasi politik hal yang lumrah, tidak perlu diperdebatkan, apalagi menyangkutkan hasil analisis maupun hipotesa karena itu kajiannya empirik akademik yang bisa dipertanggungjawaban secara metodologi.
"Sekarang tergantung publik menyikapi beragam hasil survei, misalnya soal pilpres, mana figur yang bisa dipercaya atau sekedar pencitraan semata," tandas Didu. ***