: Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan membantu media mainstrem, dan diharapkan media arus utama itu mampu menjadi rumah penjernih informasi.
Sebab, diera digitalisasi ini platform media masa online tumbuh sangat banyak, namun di antara media itu belum teruji profesionalismenya, sehingga menjadi masalah bagi masyarakat penggunanya.
Informasi yang disajikan sering kali tidak berimbang atau cover both side sehingga merugikan masyarakat tertentu. Hal itu yang harus menjadi perhatian bersama.
"Terima kasih kepada masyarakat pers nasional yang telah berperan aktif terhadap pembangunan Indonesia. Kontribusi media massa sangat besar," kata Joko Widodo saat menyampaikan sambutan acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serba Guna Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).
Lebih lanjut Joko Widodo menegaskan, pers Indonesia sudah bebas, sebebas-bebasnya. Namun kedepan, yang penting bukan hanya isu kebebasan. "Namun yang diperlukan adalah bebas bertanggungjawab," ujarnya.
Presiden Jokowi menambahkan kondisi masyarakat pers tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kondisi ini kita tak boleh membiarkan pers berjalan sendiri. Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta diminta membantu kesulitan masyarakat pers kita.
Baca Juga: Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, Mengapresiasi Bupati - Walikota yang Inovatif
"Saya menerima laporan bahwa saat ini 60 persen iklan untuk media massa, sudah dikuasai oleh platform asing dengan strategi algoritmanya. Saya sedih mendengar fakta ini," ujar Jokowi.
Hadir dalam acara puncak HPN 2023 antara lain Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kapolri, para Gubernur, bupati/ wali kota dan 5000 lebih insan pers nasional.
"Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers, selalu itu yang kita suarakan, tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini?" ucap Jokowi.
Baca Juga: HPN 2023, Peluang Jurnalis Bertransformasi Jadi Pengusaha di Era Digital
Menurut Mantan Gubernur DKI ini, pers saat ini sudah cukup bebas sebab siapapun bisa membuat berita dengan sebebas-bebasnya. Jokowi menyampaikan masalah utama pers saat ini adalah pemberitaan yang bertanggung jawab.
Faktanya, masyarakat dibanjiri berita dari media sosial dan media digital lainnya. Termasuk, dari platform asing yang membanjiri berita dengan hanya mementingkan sisi komersial saja.
"Masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligence). Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional," tuturnya.
Baca Juga: Gubernur Edy Rahmayadi Buka Pameran Pers, Metaverse, UMKM dalam Rangka HPN
Presiden Jokowi melihat banyak berita beredar yang mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Dia menekankan pemberitaan seperti ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.
"Ini yang kita akan semakin Kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," ujarnya lagi.
Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Joko Widodo berkenan menyampaikan sambutan dan arahan pada puncak acara HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara.