: Pengamat ekonomi Prof.Yudhie Haryono mengatakan problem utama penyaluran batuan sosial selama ini karena pendataan penduduk sejak Indonesia merdeka hingga era reformasi belum pernah sempurna.
Hal tersebut dikatakan Yudhie menanggapi sengkarut data penerima bantuan sosial yang kerap terjadi di masyarakat.
Dirinya juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam rangka mempercepat penyelesaian pengupdate-an e-KTP.
Padahal, jika persoalan data pendukuk diselesaikan dengan baik, setidaknya dapat menjawab sejumlah problem program pemerintah. Baik itu data penerima bantuan sosial maupun daftar pemilih tetap (DPT) saat Pemilu.
“Akibat problem data kependudukan, banyak bantuan kepada masyarakat yang seharusnya tidak layak dibantu menjadi layak, kemudian sebaliknya banyak juga masyarakat yang seharunya layak dibantu akan tetapi tidak menerima bantuan pemerintah lantaran datanya tidak ada pada sistem Kemensos,” kata Yudhie kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurut Yudhie, persoalan itu timbul karena tidak adanya kajian yang mendalam terkait data penduduk penerima manfaat bantuan sosial. Sehingga dalam pelaksanaanya memiliki potensi rantai korupsi.
Namun sayangnya di tengah persoalan data penerima manfaat, pemerintah malah memutuskan merubah BPNT menjadi bantuan tunai.
“Sebenarnya kebijakan itu hanya memindahkan rantai korupsi. Padahal problem utamanya bukan bantuan tunai ataupun nontunai. Tapi yang terpenting bagaimana kita memperbaiki data kependudukannya,” tandasnya.
Problum bangsa ini selanjutnya kata Yudhie, adanya kemiskinan mental dan struktural. Sehingga seluruh kebijakan yang dipilih tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
“Terkadang masyarakat tidak bisa memprioritaskan mana kebutuhan dasar mana kebutuhan primer mana kebutuhan skunder. Jadi kemiskinan mental itu menyebabkan orang menafikkan kebutuhan primer lalu memilih kebutuhan tersier," tutur Yudhie.
Demikian pula ketika ada kebijakan BPNT, banyak oknum agen maupun penyalur yang menaikkan harga sesuka hatinya demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Selanjutnya, kata Yudhie bangsa ini tergolong high politik. Sehingga setiap kebijakan dikaitkan dengan keputusan politik agar penguasa atau pemenang pemilu mendapatkan dukungan kembali.
"Jadi apapun bentuk sumbangannya motifnya adalah politik bukan bagaimana menyelesaikan cita-cita konstitusi ataupun mengentaskan kemiskinan," ucap Yudhie.
Dia pun menilai, politisasi kebijakan kerap dilakukan oleh pemerintah. Sehingga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pencitraan partai politik tertentu.