: Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun, meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
"Pada tahun 2023 APBN ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian," ungkapnya.
Baca Juga: Peringati HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Kementan Tanam 77 Pohon di Lampung
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Terkait perlindungan sosial, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Dan, dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," ujar Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca Juga: Wisata Gunung Bromo, Ini 8 Lokasi Andalannya
Kemudian, melalui penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Secara khusus Menko Airlangga memberikan perhatian serius terkait stabilisasi harga dan inflasi. Ini penting agar tantangan hiperinflasi tahun 2022 dan tahun depan dapat ditangani dengan baik.
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sendiri terus mendorong program kebijakan 4 K yang digencarkan pemerintah
Baca Juga: Perkuat Moderasi Beragama, 729 Polisi Ikuti Lomba MTQ Polri