: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) fokus memprioritaskan penuntasan target kerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun dalam pagu kebutuhan serta rencana kerja dan anggaran (RKA) 2024. Sebab, 2024 menjadi tahun akhir pelaksanaan RPJMN tersebut.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan hal itu dalam rapat koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub Tahun Anggaran 2024, di Kantor Kemenhub, Jumat (10/2/2023). Rakor dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Siahaan, 37 perwakilan Bappeda, 37 perwakilan Dishub Provinsi, serta jajaran BUMN sektor transportasi.
Budi Karya Sumadi mengatakan, arah kebijakan dan program kerja Kemenhub 2024 akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024, di mana anggaran infrastruktur diarahkan untuk menyediakan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Selain itu, Kemenhub juga siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, pemindahan IKN tahap awal, serta keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Bandara Wasior Teluk Wondama, Papua Barat Terakomodir RPJMN 2020-2024
Kebijakan yang akan dilakukan yaitu penguatan infrastruktur digital serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Selanjutnya melakukan kegiatan padat karya untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional, meningkatkan konsistensi pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta penyelesaian kegiatan prioritas.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati berpesan agar pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, semua pihak memilih prioritas yang harus diselesaikan. Sebab, Presiden Joko Widodo juga memberi instruksi agar semua infrastruktur PSN prioritas sedapat mungkin diselesaikan tanpa ada proyek baru.
“Pastikan anda menggunakan anggaran tahun ini seoptimal mungkin, selalu bisa berpikir ini penting atau tidak? Kalau penting dari sisi apa? Kalaupun penting dieksekusinya efektif dan efisien tidak?” ujar Sri Mulyani.
Untuk pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp711 triliun, dengan pendanaan dari APBN sebesar Rp340,16 triliun.
Baca Juga: Pemprov Maluku Siap Selenggarakan Kongres Wilayah Timur Terkait RPJMN 2020-2024
Sementara, sisanya Rp370,84 triliun akan didorong melalui pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.
Pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi, sementara pendanaan APBN melalui rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU), difokuskan untuk peningkatan SDM Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan, dengan tujuan pemerataan pembangunan.
Dari tahun ke tahun, sumber dana PNBP dan BLU di lingkungan Kemenhub mengalami peningkatan. Pada 2020, persentase sumber dana PNBP terhadap total pagu anggaran adalah 8,23 persen, tahun 2021 sebesar 9,72 persen, dan tahun 2022 sebesar 11,31 persen.