: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto mengatakan, BKKBN bersama Pemerintah Provinsi Aceh akan lebih mendorong segala upaya, agar prevalensi stunting di Aceh turun.
"Saya dan Pj Gubernur Aceh akan berusaha keras mengkonvergensikan semua kekuatan di Aceh untuk penurunan stunting," tegas Kepala BKKBN.
Hal itu, disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, dalam sambutannya pada acara pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (11/9/2023).
Pada kesempatan itu, dr Hasto menguraikan strategi percepatan penurunan stunting di daerah Aceh di depan Pj Gubernur dan jajarannya.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022, diketahui Aceh merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi kelima di Indonesia, mencapai 31,2 persen.
Dalam periode 1 tahun itu, Provinsi Aceh hanya mampu memangkas angka stunting sebesar 2 poin. Pada SSGI 2021, prevalensi stunting di Provinsi Aceh mencapai 33,2 persen.
Prevalensi stunting di Aceh tergolong belum sesuai harapan. Ini karena masih melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebesar 20 persen.
Berdasarkan wilayahnya, terdapat 12 kabupaten/kota di Aceh yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi. Sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata.
Kota Subulussalam merupakan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Aceh pada 2022, mencapai 47,9 persen, melonjak 6,1 poin dari 2021 sebesar 41,8 persen.
Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat kedua di Aceh dengan prevalensi stunting 38,3 persen. Disusul Kabupaten Pidie Jaya dengan prevalensi 37,8 persen.
Prevalensi balita stunting terendah berada di Kabupaten Aceh Jaya, sebesar 19,9 persen. Kota Banda Aceh menempati peringkat ke-19 di provinsi ini dengan angka stunting 25,1 persen.
Meski terkoreksi tipis, dr Hasto tetap mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Aceh dalam penanganan stunting. Khususnya, terkait program di mana seluruh perangkat kerja Pemerintah Aceh digerakkan, untuk peduli terhadap upaya penurunan stunting.
"Kita punya bonus demografi dalam waktu 13 tahun lagi. Karena itu, keluarga harus menjadi fondasi untuk membentuk anggota berkualitas," kata dr Hasto.
Dia mengatakan, seluruh pemangku kebijakan yang ada di Aceh dapat terus bergandengan tangan, untuk melakukan upaya penurunan stunting.
Dengan pendekatan konvergensi, kepedulian sosial dan gotong royong, dr Hasto yakin angka stunting di Aceh bisa ditekan turun mencapai target nasional 14 persen.
Selain mengajak stakeholder meningkatkan konvergensi, dr Hasto juga minta keluarga memanfaatkan potensi lokal dalam pemenuhan gizi keluarga. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, di antaranya budidaya ikan lele.
Dr Hasto juga mengapresiasi langkah sigap Pj Gubernur yang langsung 'gaspoll' dalam program percepatan penurunan stunting.
"Saya berterimakasih dan apresiasi terhadap langkah
Pj Gubernur Aceh yang sesaat usai dilantik langsung menggerakkan banyak pihak untuk ikut terlibat sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting," ujar dr Hasto.
Di bagian lain, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki berharap, upaya penurunan stunting dan pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan di Aceh.
Pemerintah Aceh, ujarnya, siap berkolaborasi dan melibatkan BKKBN dalam berbagai upaya penurunan stunting. "Saya siap bantu ibu untuk sama-sama berjuang. Kita diberi kesempatan untuk memajukan Aceh," kata Achmad Marzuki.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh yang baru, Safrina Salim, sebelumnya menjabat Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN RI. Dia dilantik Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, pada 1 September 2023 lalu menggantikan Drs. Sahidal Kastri, yang memutuskan pensiun dini.***