: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi praktik baik tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi kepada 27 negara anggota Partners in Population and Development (PPD).
Upaya BKKBN tersebut dilakukan, saat mengikuti konferensi atau Pertemuan Dewan Tahunan ke-20 Partners in Population and Development (PPD) dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan.
Praktik-praktik baik BKKBN, yang dipaparkan dalam konferensi ini mendapat sambutan baik dari 27 negara. Yang menjadi bagian dari organisasi Internasional Partners in Population and Development (PPD) itu.
Pertemuan yang digelar di Victoria Falls, Zimbabwe, dan berlangsung sejak 8-11 Oktober 2023 itu menyoroti tiga isu utama permasalahan kependudukan dunia.
Semua disampaikan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs Sukaryo Teguh Santoso MPd melalui telewicara kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis (12/3/2023).
"Sekarang ini ada tiga fokus utama yang menjadi perjuangan PPD, yang nantinya untuk menjamin program-program prioritas ICPD," ujarnya.
Disebutkannya ada tiga zeros, Pertama bagaimana mengeliminasi masalah mortality rate. Pasalnya, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi di 27 negara tadi.
Kemudian unmet need, pasangan usia subur yang seharusnya membutuhkan pelayanan KB tetapi tidak terlayani dengan baik. Ketiga tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk praktek-praktek kekerasan pada anak.
Teguh yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan, Kerja sama Internasional Kependudukan dan KB (Pulin) BKKBN Dr Ukik Kusuma Kurniawan SKM MPS MA, mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam International Inter-Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation in Population and Development: A High-Level Consultation Leading up to ICPD30 ini.
"Sesuatu yang perlu kita catat adalah perjuangan zero population growth ujungnya adalah memang 2,1 TFR nya dan sekarang sudah berhasil," kata dia.
Artinya, lanjutnya, sekarang sudah berhasil Indonesia tetapi jangan sampai masuk ke zero growth seperti negara Jepang dan negara lain yang sudah maju. Kita tetap harus ada kelahiran dan pertumbuhan, tapi harus dikelola dengan baik agar daya dukung dan tampung lingkungan, bisa menjadikan populasi penduduk yang hidup di lingkungan itu punya kualitas yang baik.
"Itu maka tantangannya adalah kualitas hidup. Nah maka dari itu stunting masih jadi program yang kita perjuangkan," kata Teguh.
Baca Juga: Menparekraf Apresiuasi Semangat Para Sineas Peraih ‘Film Terpilih’ Festival Film Bulanan Lokus 8
Teguh optimistis Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi leading dalam aspek pengelolaan kependudukan di tingkat dunia. Bahkan, Indonesia telah mendapatkan penghargaan Population Award pada tahun 2022 lalu.
Beberapa praktik baik yang sudah diadopsi negara lain, adalah pelayanan KB pasca persalinan dan keguguran, juga religious leader on Family Planning di beberapa kota, dan termasuk kampung keluarga berkualitas yang saat ini jadi perhatian negara-negara lain.
Teguh menyatakan akan ada kerja sama lanjutan dengan negara-negara lain dalam bentuk pelatihan, di mana BKKBN akan menjadi leading sector-nya.
Baca Juga: Berbekal Program Andalan Membantu UMKM, Pendidikan, dan Kesehatan, Hj Koimah Nyaleg di Kota Bekasi
"Tentu dari hasil konferensi tingkat menteri high level ini bisa selesai dan rumusan-rumusan ini bisa dilaksanakan kebijakannya. Lalu, muncul evaluasi menuju ICPD 30 di New York nanti. Harapannya PPD ini menjadi daya ungkit yang signifikan bagi negara-negara di dalamnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah disepakati di ICPD tahun 1994 di Cairo," tutur Teguh.
Seperti diketahui, Partners in Population and Development (PPD) merupakan sebuah Inter-Governmental Organization, yang dibentuk untuk tujuan memperluas dan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, serta pembangunan.
PPD terdiri dari 27 negara anggota yang terbentuk atas prakarsa, di antaranya pemerintah di kawasan Asia, Afrika, serta Amerika Latin. Yang memiliki semangat bersama untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan.
Indonesia adalah salah satu negara prakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dan BKKBN sebagai focal point. Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) merupakan PPD Board dan Exco Indonesia.
Pada tahun 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 Executive Committee PPD/ Dewan Eksekutif PPD periode 2021-2023. BKKBN dipilih oleh negara anggota PPD sebagai Treasurer/Keuangan saat pertemuan the 25th PPD Annual Board Meeting tanggal 16 Oktober 2020.
Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara: Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota).***