: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy minta Pemerintah Daerah sisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada dua Program Prioritas Nasional yaitu pengurangan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menko PMK minta, agar mensinergikan semua sumber dana yang ada dari berbagai pihak. Untuk dioptimalkan ucb , sehingga Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) angka stunting di bawah satu digit dan kemiskinan ekstremnya nol persen di tahun 2024 nanti.
Semua itu, dikemukakan Menko PMK, saat Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring, dari Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Sumsel sebesar 18,6 persen. Angka itu mengalami penurunan 6,2 persen, dari sebelumnya sebesar 24,8 persen di tahun 2021.
Penurunan itu diyakini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel Edward Candra melalui beberapa pendekatan. Mulai dari melakukan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, hingga penerapan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
GSMP merupakan gerakan yang mengajak msyarakat menjadi petani pemula dengan menanam sejumlah komoditas pangan di pekarangan rumah. Sejumlah bantuan seperti bibit dan sarana tanam juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Gerakan ini menjadi salah satu strategi yang kami lakukan untuk menurunkan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem. Dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi produktif dalam hal kemandirian pangan,” terangnya.
Selaras hal itu, Pj. Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah mengatakan, penanganan stunting yang dilakukan, sudah dimulai dari sektor yang paling hulu yaitu para remaja putri dan ibu hamil.
“Penanganan stunting ini kita mulai dari hulunya, yaitu mulai dari masa remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah serta pemberian makanan tambahan bergizi dan berprotein tinggi kepada para ibu hamil, diharapkan stunting di wilayah kami dapat semakin turun,” tuturnya.
Hal yang sama juga dilakukan Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai upaya pencegahan stunting pihaknya melakukan kegiatan Antenatal Care (ANC). Gedor Desa bersama dinas kesehatan melakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dan pelayanan kesehatan lainnya, pada ibu hamil yang dilakukan dokter spesialis dan terlatih ke desa-desa terpencil.
Tingkatkan Kepesertaan BPJS Kesehatan Bagi Warga Miskin Ekstrem
Menko PNK juga minta untuk mendata dan melaporkan kepada Kemenko PMK warga miskin. Khususnya berada di desil 1 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pada masing-masing wilayah yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional, agar dapat segera didaftarkan.
Hal itu, guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan _Universal Health Coverage_ (UHC) di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
“Saya minta kepada kabupaten/ kota yang masih ada warga miskin khususnya di dalam desil 1 P3KE, yang belum mendapatkan layanan BPJS supaya di data, dimasukan ke dalam DTKS, serta dilaporkan kepada kami. Sehingga, yang bersangkutan segera mendapatkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” ungkap Menko PMK.***