: Stunting dan kemiskinan ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, tausiyah kebangsaan gerakan semesta diperlukan untuk mengatasi semua permasalahan itu.
Stunting dan kemiskinan ekstrem, dikemukakannya, masih dihadapi Indonesia dalam pembangunan sumberdaya manusia (SDM).
Karenanya, tausiyah kebangsaan gerakan semesta penting untuk mencapai target pemerintah. Untuk mengentaskan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan Menko PMK dalam Tausiyah Kebangsaan "Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting", di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/5/2023).
"Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan 2 hal, pertama penurunan angka stunting dan yang kedua penghapusan kemiskin ekstrem," ujarnya.
Kemiskinan ekstrem, ditargetkan tidak ada lagi miskin ekstrem atau 0 persen, dan stuntingnya harus dicapai 14 persen pada tahun 2024.
Baca Juga: Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Lakukan Pengecekan Progres Penanganan Penghapusan
Acara Tausyiah Kebangsaan itu dihadirin pula Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, serta para Kepala Desa, Lurah, Camat, dan seluruh warga, pemuda-pemudi di Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan data SSGI 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Tengah masih sebesar 20,8 persen. Angka itu masih sedikit rendah daripada rata-rata nasional tahun 2022 sebesar 21,6 persen.
Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan sebesar 19,3 persen. Pemerintah menargetkan supaya angka stunting di tahun 2024 turun menjadi 14 persen.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK Gandeng Agen BNI 46 sebagai 'Smart Agent, Tingkatkan Target Pencapaian TK BPU
Persentase kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS tahun 2022 di Kabupaten Grobogan sebesar 2,29 persen. Tingkat Kemiskinan ekstrem Kabupaten Grobogan berada di atas tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu 1,97 persen dan tingkat Nasional sebesat 2,04 persen.
Menko PMK menjelaskan, gerakan semesta merupakan gerakan yang melibatkan semua unsur masyarakat. Mulai unsur pemerintah pusat, daerah, unsur tenaga kesehatan, unsur aparat keamanan Polri TNI, organisasi kemasyarakatan, juga warga masyarakat.***