: Kegiatan Monitoring Terpadu Kementerian/Lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2023 berjalan lancar dan sangat baik.
Hal ini berdasarkan hasil dari monitoring dan kunjungan ke SMPN 1 Labuapi terkait program Aksi Bergizi dan Desa Kediri terkait program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat pada Rabu (7/6/2023).
Hasil dari evaluasi kelompok B yang bertugas mengunjungi SMPN 1 Labuapi terkait program aksi bergizi telah berjalan dengan baik.
Baca Juga: Inilah Manfaat Kepiting, Makanan Dengan Banyak Mengandung Gizi
Kepala Sekolah SMPN 1 Labuapi, Ahmad Ansori, S.Pd. M.Pd menyampaikan bahwa aksi ini telah dimulai dari tahun 2018, alasan masih mempertahankan Aksi Bergizi adalah selain sebagai bentuk dedikasi sekolah kepada bangsa dan negara juga untuk kemajuan bersama, juga memiliki irisan dengan beberapa mata pelajaran hingga penguatan Pancasila.
Baca Juga: Danrem Merauke Brigjen TNI Agus Widodo Bagikan Tambahan Gizi Bagi Anak Yang Mengalami Stunting
"SMP kami terlihat sangat sederhana bahkan kalau dibandingkan mungkin dengan sekolah-sekolah di tempat asal bapak ibu, jauh berbeda tapi meskipun demikian tidak akan mengurangi dedikasi kami kepada bangsa dan negara, salah satu bukti dedikasi kami adalah pelaksanaan aksi bergizi dan hal-hal lainnya," jelas Kepsek.
Para siswa/i juga mengakui manfaat dari Aksi Bergizi yang dirasakan bahwasanya mereka bisa merawat badan dengan baik dan bisa merawat kesehatan mereka.
Sementara itu di Desa Kediri terkait dengan program Pencegahan Pernikahan Anak dan Kekerasan Pada Anak sudah jauh lebih baik, angka pernikahan anak dan kekerasan pun menurun. Berbagai upaya yang telah dilakukan bersama ternyata membuahkan hasil. Mulai dari posyandu remaja yang kini menjadi satu dalam program Posyandu Keluarga, kemudian hadirnya KPAD
Kepala Desa Kediri juga menyampaikan bahwa dalam memerangi perkawinan di bawah umur ini, salah satu bentuk support dari pemerintah Desa dari tahun 2021 - 2023 di anggarkan hampir 10 juta dari dana desa untuk mengukur adik-adik di dalam buku panduan bersosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan kekerasan anak dan perlindungan dan perkawinan. Ia pun berharap di Kabupaten Lombok Barat nantinya tidak ada lagi terjadi kekerasan antara anak dan perkawinan di bawah umur.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD IV) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ir. Zanariah menyampaikan harapannya dengan pertemuan ini bersama-sama KL bersama UNICEF menggali dan memastikan bahwa pelaksanaan kerjasama, memprogram kerja sama ekonomi Indonesia.
"Apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang bisa kita gali dan kita ambil manfaatnya untuk kita replikasi ke daerah lain Nusa Tenggara Barat maupun seluruh Indonesia," harapnya. ***