JAKARTA: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Side Event Discrimination and Violence against Women dalam pertemuan pertama Women 20 (W20) Indonesia di Likupang, Sulawesi Utara secara virtual, dari Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Menteri PPPA menuturkan pada 2020, hasil pertemuan G20 dan Women 20 (W20) merekomendasikan, perspektif gender harus diterapkan dalam agenda pemulihan global. Untuk memastikan penyelesaian dari dampak pandemi yang tidak proporsional bagi perempuan.
"Inilah mengapa kita semua berkumpul pada hari ini, untuk memastikan pemulihan ekonomi global, harus pula menyinggung kesenjangan gender," tuturnya.
Hal inilah, lanjutnya, yang mendasari W20 membutuhkan mitra yang kuat, dengan kelompok kerja lainnya dalam G20. Untuk menjawab permasalahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan.
Dengan mengadvokasi kebijakan intervensi yang termasuk pada kelompok kerja relevan, baik di Sherpa track maupun financial track. Bangkit bersama, bangkit lebih kuat menggambarkan upaya kolektif untuk bangkit dari pandemi global.
"Aksi kolektif berarti perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam berbagai proses G20. Isu perempuan harus dikedepankan dalam agenda G20. Ini semua adalah mandate kita, mandate W20,” tutur Menteri PPPA.
Dia mengatakan pandemi juga mendorong lebih banyak perempuan kepada kemiskinan ekstrim. Artinya, memperlebar kesenjangan gender dalam kemiskinan.
Lebih parahnya, imbuh dia, UN Women melaporkan, kekerasan terhadap perempuan, terutama KDRT telah meningkat akibat pandemi. Padahal, kekerasan terhadap perempuan secara negatif berdampak pada fisik, mental, dan emosi perempuan, termasuk pula kesehatan reproduksinya. Pada saat yang sama pula kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga, komunitas, dan masyarakat serta negara secara luas.
“Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan yang berlapis dalam kesenjangan gender, yang termasuk bagian dari diskriminasi. Bahkan, terintegrasi dalam norma, perilaku, dan praktik sosial-budaya yang merugikan, serta diskriminatif," terangnya.
Akibat dari pandemi Covid-19, ujarnya, meninggalkan kita dengan kerja yang lebih dan tugas yang lebih. Untuk pencapaian ke depannya, tetapi kita akan makin kuat dengan memperkaya wawasan dari rangkaian kegiatan, yang akan menguatkan kita sebagai komunitas G20.
Agar perempuan dapat berdaya, mereka akan membutuhkan kemampuan untuk bertahan dari kesulitan dan melewati rintangan. Yang telah dibangun oleh norma sosial-budaya dan stereotype dan juga tantangan lain. Seperti kesulitan ekonomi, risiko, dan kerentanan, juga berbagai dampak dari diskriminasi.
Menteri PPPA mengatakan, seluruh anggota yang hadir harus dapat memastikan hasil dari kegiatan ini, tepat sasaran pada tujuan kunci yang akan menguatkan ketahanan perempuan dalam melawan diskriminasi. Sebab, pada saat perempuan berdaya dan anak-anak terlindungi, kesejahteraan akan menjadi milik kita semua.
“Ini merupakan sebuah catatan sejarah baru. Indonesia tentunya bangga menjadi saksi dan memfasilitasi komitmen, upaya, dan aksi dalam meningkatkan status perempuan secara global khususnya dalam konteks pemulihan sosial-ekonomi bersama G20," tutur Menteri PPPA.***