: Munculnya perbedaan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, diakui masih menjadi masalah serius dalam upaya penanganan Stunting.
Jika beda data antara pusat dengan daerah masih terus terjadi, jelas persoalan stunting tidak akan segera clear.
"Di Kota Semarang ada 1.367 anak yang mengalami stunting, atau hanya 3,1 persen dari total balita sebanyak 44.058 anak. Namun data di pusat tercatat masih 21,3 persen," kata Wali Kota Hendrar Prihadi, di Semarang, Selasa (1/3/2022.
Hendi, sapaan akrabnya, menyebut terkait data memang menjadi persoalan rumit. Kalau 1.367 dari usia balita itu 3,21 persen, Kemenkes kok menyebut 21 persen," katanya.
Baca Juga: Cegah Kepanikan Warga, Pemkab Demak Gelar OP Minyak Goreng
Namun begitu, menurut Hendi upaya mengatasi stunting tetap digenjot. Banyak ibu belum paham soal gizi untuk anak. Sehingga perlu sosialisasi. Selain itu pemerintah juga melakukan pemberian makanan bergizi sehari tiga kali selama 3 bulan.
"Kita membagi makanan gizi sehari 3 kali selama 3 bulan dan pemberian susu termasuk vitamin lewat program Dinkes. Kalau angkanya hari ini sangat menakutkan, tapi saya yakin tahun depan sudah bisa turun drastis," pungkasnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sendiri menyebut, total angka stunting di Indonesia saat ini masih 24,4 persen. Angka di atas standar yang ditetapkan WHO, yakni 20 persen.
Hasto Wardoyo menerangkan, berdasar hasil survei, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan tapi masih 24,4 persen dari keseluruhan jumlah balita yang mencapai 23 juta anak.
Baca Juga: Awas, Status PPKM Kota Salatiga Naik Ke Level 4
"Data berdasar survei 24,4 persen. Jumlah balita 23 juta lebih sedikit. Jadi masih 6,1 jutaan. Standar WHO 20 persen," kata Hasto di sela acara Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting (RAN PASTI) bersama Wali Kota Semarang.***