unescoworldheritagesites.com

Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Harus Siapkan 3 Juta Lapangan Kerja Per Tahun - News

Menko PMK Muhadjir Effendy.

 
: Pemerintah terus mempersiapkan diri dalam menghadapi puncak bonus demografi pada 2030 dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Di antaranya, dengan mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) unggul dan berkualitas sejak dini, serta menyiapkan lapangan pekerjaan guna menampung seluruh angkatan kerja produktif.
 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam sambutannya pada Kick Off dan Penandatangaman MoU Pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional Daerah (BRIDA), di Jakarta, Rabu (20/4/2022) menyatakan, dalam menghadapi bonus demografi, pemerintah harus menyiapkan minimal 3 juta lapangan pekerjaan tiap tahun. 
 
Untuk mewujudkannya, kata Menko PMK, perlu peran riset dalam pengembangan lapangan pekerjaan yang diperlukan, serta menyelesaikan masalah-masalah di daerah.
 
 
"Pemerintah harus menciptakan minimal 3 juta lapangan kerja setiap tahunnya. Untuk mewujudkannya, riset tidak hanya berkutat pada ilmu pengetahuan murni tapi juga terapan," terangnya. 
 
Dibentuknya BRIDA oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ujarnya, sangat tepat untuk mempersiapkan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 
 
"Juga dibentuknya BRIDA untuk men-support bagaimana supaya daerah-daerah siap. Untuk menata dirinya melakukan transformasi dalam rangka menyongsong 2045," Kata Menko PMK. 
 
Dia menyebut, pemerintah pusat tidak mungkin menangani sepenuhnya masalah-masalah di daerah tanpa keterlibatan dari daerah itu sendiri. Termasuk urusan riset daerah harus memiliki peranan aktif.
 
 
"Riset tidak mungkin BRIN akan menjangkau seluruh lapisan sampai tingkat bawah. Tanpa adanya inisiatif prakarsa kemauan keras passion dari masing-masing daerah," ungkapnya. 
 
Karena itu, Menko PMK berpesan, yang utama dalam hal pengembangan riset di daerah adalah membangun passion oleh pihak pemangku kepentingan daerah. Dengan adanya passion, maka pengambilan kebijakan dan keputusan bisa dikombinasikan dengan hasil riset.
 
"Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan kalau berbasis riset, research based policy, Insya Allah tingkat presisinya tingkat kemujarabannya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah akan lebih nendang dari pada dengan intuisi saja," jelasnya.
 
 
Kick Off Pembentukan BRIDA itu, dihadiri Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring serta luring.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat