: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp50 M.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Banggar, yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, bersama para Menko dan Badan Anggaran DPR-RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran dalam Pagu Indikatif tahun 2023, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Di akhir rapat, Said Abdullah mengetuk palu pertanda menyetujui semua usulan penambahan pagu anggaran. Dari semua Kementerian Koordinator, setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan.
Pada kesempatan itu, Menko PMK memaparkan, pagu anggaran semula Kemenko PMK tahun 2023 adalah Rp232.287.481.000. Sementara, postur anggaran terdiri atas 2 program, yaitu sebesar 27,44 persen atau Rp63,75 M untuk Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Lalu, sebesar 72,56 persen atau Rp168,54 M untuk Program Dukungan Manajemen.
"Usulan tambahan anggaran Rp50 M untuk memperkuat program koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta program dukungan manajemen. Usulan ini juga telah dibahas pada trilteral meeting pagu indikatif antara Kemenko PMK, Bappenas, serta Kemenkeu pada 18 Mei 2022 silam," ungkap Menko PMK.
Dengan demikian, imbuhnya, total penambahan seluruh anggaran dari Kemenko PMK tahun anggaran 2023 adalah Rp282 M lebih, atau Rp282.287.481.000.
Dia mengatakan, Banggar langsung memberikan persetujuan penambahan anggaran. Sehingga, para Menko tidak perlu datang lagi setelah pembacaan nota keuangan.
Menko PMK juga menjelaskan, mengatakan, Kemenko PMK mengawal dua Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023. Yakni PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, serta PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Selain itu, lanjutnya, Kemenko PMK memiliki irisan langsung pada beberapa program lain. Yakni PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
"Hal ini lantaran Kemenko PMK juga berkaitan dengan program kesehatan. Seperti layanan sanitasi, penyediaan air bersih, dan air minum, serta kebencanaan, yakni BNPB juga berada di bawah koordinasi Kemenko PMK," terang Menko PMK.
Dia pun menjelaskan, kalau Kemenko PMK memiliki 7 fokus dalam mendukung sasaran dan Indikator Fokus RKP 2023.
Baca Juga: Wapres Serahkan Manfaat Program Dan Beasiswa BPJAMSOSTEK Rp 2,2 Miliar Pada Pekerja Dan Keluarga
Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui strategi sistem jaminan sosial; Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilaksanakan melalui strategi penyediaan air bersih dan sanitasi; Ketiga, mendorong pemulihan dunia usaha dilaksanakan melalui strategi pengembangan UMKM.
Keempat, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilaksanakan melalui strategi sistem kesehatan, sistem pendidikan dan pendidikan karakter; Kelima, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dilaksanakan melalui strategi penyediaan lapangan usaha; Keenam, perlindungan perempuan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan; Ketujuh, revolusi mental dilaksanakan melalui strategi menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.***